KABARPAPUA.CO, Nabire – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah, menggelar kegiatan Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal. Kegiatan ini digelar di Aula Hotel Carmel, Nabire, Papua Barat, Kamis, 30 April 2026.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas DP3AKB Papua Tengah, Agustinus Bagau mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pemahaman terkait hak-hak kesehatan reproduksi dengan menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua.
“Khususnya masyarakat asli Papua, mereka masih menilai keluarga berencana (KB) ini adalah membatasi memiliki anak. Hal itulah yang ingin kami jelaskan ke mereka, bahwa kami tidak membatasi ini. Tapi lebih pada cara mengatur jarak kelahiran, agar anak yang dilahirkan benar-benar diurus dengan baik,” jelasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar menambahkan, pendekatan ini dipilih untuk mengatasi hambatan komunikasi dan budaya, di mana isu kesehatan reproduksi seringkali dianggap tabu.
“Sebab dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat, bahasa daerah, dan pelibatan tokoh masyarakat, pesan kesehatan reproduksi diharapkan lebih mudah diterima dan diterapkan oleh remaja serta masyarakat luas,” jelas Sarles.
Sarles juga mengatakan, sebagai provinsi baru (Papua Tengah), kualitas sumber daya manusia itu sangat penting. “Dan program KB ini mengedepankan bagaimana keluarga bisa menjadi keluarga yang sehat dan berkualitas,” katanya menambahkan.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari, yakni 30 April 2026 hingga 1 Mei 2026 ini, diikuti sejumlah tenaga medis dari 8 Puskesmas se-Papua Tengah, dinas kesehatan, DP3AKB se-Papua Tengah, lembaga adat, dan perwakilan dari beberapa klasis. ***(Agies Pranoto)
