KABARPAPUA.CO, Timika – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah, Nancy Raweyai menyoroti kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, ke wilayah Papua Tengah yang berlangsung selama dua hari.
Nancy mempertanyakan substansi serta dampak nyata dari kunjungan tersebut, terutama di tengah situasi konflik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Menurutnya, kunjungan tersebut belum menunjukkan arah kebijakan yang signifikan bagi Papua Tengah, yang saat ini masih tergolong sebagai daerah otonomi baru.
“Kami berharap ada langkah strategis yang benar-benar menyentuh persoalan mendasar di Papua, bukan sekadar kunjungan seremonial,” ujar Nancy.
Nancy menilai, sejumlah isu krusial seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanganan konflik belum mendapatkan perhatian kebijakan yang konkret dalam kunjungan tersebut.
Kunjungan resmi Wapres RI ini seharusnya dapat memberikan angin segar, kepastian situasi keamanan di Papua Tengah.
“Melihat perkembangan akhir-akhir ini, tentu saya mengharapkan adanya intervensi kebijakan penangangan konflik dari kunjungan ini,” terang Nancy.
Menurut Nancy, eskalasi konflik yang terus terjadi dan dampak buruknya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat dan jumlahnya meningkat terus mencapai ribuan.
Selain itu, Nancy juga menyoroti tingginya biaya transportasi di Papua yang hingga kini masih menjadi beban bagi masyarakat.
“Masalah transportasi ini sangat mendasar. Harga barang mahal karena akses sulit. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Masalah transportasi ini, kata Nancy, butuh intervensi dari pusat ke Kementerian Perhubungan, bagaimana harga tiket ini mahal sekali, pelayanan tidak maksimal, keterlambatan yang merugikan penumpang.
“Terjadi berulang ulang terus. Hal-hal yang substansial dan berdampak kepada masyarakat ini, yang harus menjadi esensi untuk di sikapi dari Wapres RI dalam kunjungannya,” jelasnya.
Nancy juga menyinggung kegiatan pembagian buku dan alat tulis yang dilakukan dalam kunjungan tersebut. Ia menilai, secara konstitusional hal tersebut bukan merupakan tugas pokok dan fungsi Wapres RI.
“Pengadaan buku atau alat tulis itu merupakan tugas teknis di daerah, seperti dinas terkait hingga unit pelaksana. Yang dibutuhkan Papua saat ini adalah kebijakan besar yang berdampak luas,” terang Nancy.
“Kami berterima kasih Wapres mengunjungi kami di Papua Tengah, kami tunggu kedatangan berikutnya dengan membawa kepastian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat di Papua Tengah,” kata Nancy menambahkan.
Untuk itu, Nancy berharap ke depan, kunjungan pejabat negara ke Papua dapat lebih berfokus pada solusi strategis dan kebijakan konkret, guna menjawab berbagai persoalan mendasar di wilayah tersebut. ***(Agies Pranoto)
