KABARPAPUA.CO, Kaimana– Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat, Lamek Dowansiba kembali mengingatkan kepada sejumlah Balai di Provinsi Papua Barat tentang peruntukan proyek bernilai Rp1 miliar ke bawah.
Balai yang dimaksud adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua Barat, Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP3KP) Papua II maupun Satker Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Papua Barat.
“Jadi untuk Satker di Papua Barat, mancakup instansi vertikal dan KPPN, Dinas Provinsi dan Kabupaten hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dengan berbagai PPK,” kata Lamek Dowansiba pada Kabarpapua.co via seluler, Selasa 3 Maret 2026.
Ia menegaskan, paket dengan nilai Rp1 miliar ke bawah harus benar-benar dikhususkan bagi kontraktor asli Papua sesuai Perpres nomor 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pria berdarah suku Arfak ini juga menyoroti soal praktek penggunaan nama Orang Asli Papua untuk meloloskan kontraktor non OAP pada pekerjaan dengan nilai proyek tersebut.
Menurut Lamek, fakta yang terjadi, ada beberapa oknum tertentu yang bukan orang asli Papua tetapi menggunakan perusahaan atas nama orang asli Papua demi mendapatkan proyek.
Kontraktor Non OAP ini menggunakan nama dari orang-orang asli Papua yang bisa dimanfaatkan untuk kemudian menandatangani surat dan lain-lain tetapi uang tidak pernah dikelola oleh orang asli Papua itu sendiri.
“Ini fakta. Ada beberapa kasus terjadi tahun lalu dan saya sendiri datang ke Balai untuk selesaikan itu. Jadi saya berharap kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi,” katanya.
Orang asli Papua kata Lamek, jangan hanya menjadi sub kontraktor tetapi harus menjadi kontraktor utama untuk kemudian mengerjakan proyek dengan nilai Rp1 miliar ke bawah yang merupakan penunjukan langsung.
Dirinya berharap Kementrian terkait melalui beberapa balainya dan Satker di Papua Barat harus bisa jeli melihat persoalan ini agar nantinya tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Saya berharap orang Papua harus jadi tuan di negerinya sendiri dan jangan kemudian orang Papua dijadikan objek untuk kepentingan oknum-oknum tertentu yang mengatasnamakan orang asli Papua,” pesanya.
Pria yang juga sebagai legislator di DPR RI ini lalu menyatakan bahwa HIPMI Papua Barat juga berencana akan mendatangi Satker maupun Balai-balai yang ada di Papua Barat. *** (Yosias Wambrauw)
