KABARPPAUA.CO, Kota Jayapura– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat Provinsi Papua menggelar Rapat Koordinasi Teknis Ke-PMD-an tingkat Provinsi Papua.
Mewakili Penjabat Gubernur Papua, rakor dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Triwarno Purnomo pada salah satu hotel di Kota Jayapura, Jumat 20 Juni 2025.
Triwarno menjelaskan program pembangunan kampung harus memberikan dampak kemandirian di kampung.
Dalam arahan Pj Gubernur Papua, program pemberdayaan di kampung perlu dievaluasi, misalnya 10 tahun sudah melaksanakan dana desa yang diiringi program seperti TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu), P3PD (Penguatan Pembangunan dan Pemerintahan di Desa) serta Koperasi Merah Putih yang secara kesluruhan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat di kampung.
Triwarno menyebut seluruh kampung di Papua mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan dalam melaksanakan setiap program yang bersifat strategis nasional perlu didukung oleh daerah.
“Kita tetap fokus bagaimana program tersebut bisa kita laksanakan tanpa mengganggu kearifan lokal yang ada, sehingga dana desa, P3PD, TEKAD dan Koperasi Merah putih tetap memitigasi resikonya dan menentukan strategi apa yang lebih efektif,” ujarnya.
Dia menjelaskan, melalui program P3PD kampung mempunyai pemerintahan kampung yang modern dan adaptif. Lalu melalui TEKAD, bagaimana kampung terpencil dan terisolir bisa mempunyai kemandirian secara ekonomi, begitu juga dengan dana desa yang telah 10.tahun ini bagaimana pemanfaatannya lebih efektif.
“Kami berharap rakor ini dapat menghasilkan terobosan positif versi Pemprov Papua dengan bagaimana membangun kampung dengan tetap menghargai kearifan lokal ada,” jelasnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK-OAP), Max Olua mengatakan akor yang diikuti oleh seluruh kepala DPMK Kab/Kota se-provinsi Papua, merupakan bagian dari strategi Pemprov Papua dalam memperkuat tata kelola pemerintahan kampung.
Rakor ini juga mendorong percepatan pembangunan kampung berbasis kearifan lokal, inklusi sosial dan integrasi program nasional maupun daerah.
“Rakor dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara DPMK Provinsi dan Kab/Kota serta dukungan lintas sektoral seperti ketenagakerjaan, Koperasi-UKM, Biro Pemerintahan dan mitra pembangunan,” jelasnya.
“Rakor dilaksanakan untuk menyatukan persepsi bersama sehingga seluruh program terintegrasi dengan baik dan peluang program yang ada di kampung bisa menghasilkan tujuan untuk masyarakat karena setiap program pasti ada kekurangan. Terlebih tiap program kampung itu berbeda-beda karakteristik dan tiap kampung bervariasi juga untuk anggarannya. *** (Natalya Yoku)
