KABARPAPUA.CO, Wamena- Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA bertatap muka dengan pengusaha asli Papua. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah pembagian paket pekerjaan yang diperuntukan keberpihakan kepada pengusaha asli Papua.
Pertemuan dihadiri 100-an orang pengusaha asli Papua yang berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan paket pekerjaan kepada 500-an pengusaha asli Papua.
Dari pertemuan tersebut didapat informasi, saat ini yang mendapatkan pekerjaan konstruksi hanya 80-an perusahaan saja. Nilainya di bawah R200 juta melalui mekanisme penunjukan langsung.
Para pengusaha asli Papua ini juga meminta pekerjaan di luar Dinas PU dapat diinformasikan secara transparan, misalnya di dinas kesehatan, pendidikan, sehingga memberikan kesempatan untuk dikerjakan oleh pengusaha asli Papua yang belum mendapatkan paket pekerjaan.
Hal lain yang dibicarakan adalah para pengusaha asli Papua meminta Gapensi menjadi mitra kerja pemerintah dan tidak perlu melibatkan organisasi lain yang tidak jelas.
Pertemuan Pj Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai bersama pengusaha asli Papua. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Menanggapi hal tersebut, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai mengapresiasi niat baik pengusaha asli Papua. Harapannya pemerintah dan pelaku usaha lainnya bisa bersama meningkatkan kapasitas SDM dalam mengikuti lelang online, administrasi proyek, pelaporan keuangan, budaya menabung untuk pembelian alat/mesin untuk bekerja.
“Pemprov berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha asli Papua bersama dengan LKPP,” katanya, saat pertemuan dengan pengusaha asli Papua di Ruang Rapat Gubernur di Wamena pada Senin 27 November 2023.
Menurutnya, amanat Perpres 17/2019 bahwa pengusaha asli Papua mendapatkan kekhususan yang tidak ada di provinsi lain di Indonesia, untuk bisa dilakukan pengadaan paket pekerjaan langsung pada kegiatan jasa konstruksi sampai dengan bernilai Rp1 milliar.
“Ke depan, kami akan mengevaluasi kegiatan serta merancang kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha asli Papua yang tetap dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku,” ujarnya.
“Dalam amanat Inpres 9/2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, salah satu strategi pendekatan yang dilakukan adalah keberpihakan kepada pelaku usaha asli Papua,” sambungnya. *** (Stefanus Tarsi)
