KABARPAPUA.CO, Wamena – Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) internal pelaksanaan Pemilu 2024. Rakor mengundang bupati, forkopimda, KPU dan Bawaslu se- Papua Pegunungan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Dr.Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.PA membuka langsung rakor yang berlangsung di Gedung Aithosa, Rabu 7 Februari 2024.
Dalam sambutannya, Velix menyampaikan 7 poin arahan pencegahan potensi konflik Pemilu 2024, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada. Poin pertama, segera identifikasi persoalan yang kemungkinan muncul menjelang pencoblosan dan perhitungan suara.
Langkah ini berkaca dari pengalaman Pemilu 2019 dan Pilkada sebeumnya. Poin kedua, memperkuat komunikasi dengan simpul-simpul sosial, baik simpul partai politik (Parpol) dan simpul sosial strategis.
Perkuat Kolaborasi dan Sinergitas
Poin ketiga, memperkuat kolaborasi, kerja sama dan sinergisitas Pemda, TNI, Polri, komunitas intelejen, dan penyelenggara Pemilu di lapangan. Poin keempat. menetapkan dan/atau membagi figur sebagai juru bicara dalam update persiapan, pelaksanaan dan pasca Pemilu, sehingga informasi masuk publik utuh, jelas, dan terukur.
Poin kelima, perhatian serius pada daerah paling rawan gangguan. Selain itu juga melakukan tindakan mitigasi dan deteksi dini untuk mencegah potensi kerawanan agar tidak meluas dan mengganggu stabilitas.
Poin keenam, antisipasi dalam mempersiapkan dukungan anggaran dan fasilitasi lainnya dalam mencegah potensi konflik atau kekerasan. Poin terakhir, dukungan peran MRP Papua Pegunungan untuk menciptakan Pemilu yang aman dan damai.
Velix juga menyampaikan 5 arahan Presiden RI Jokowi yang meminta jajaran KPU memastikan seluruh kegiatan di semua tahapan memiliki pengaturan teknis dan koridor hukum yang jelas.
Dorong Kampanye Berkualitas yang Menyehatkan Demokrasi
Presiden Jokowi, lanjut Velix juga meminta jajaran KPU untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana logistik secara detail, efisien, dan transparan. “Presiden menginstruksikan KPU untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) di setiap tingkatan,” ucapnya.
Selain meningkatkan pengetahuan, Presiden Jokowi juga meminta KPU untuk bekerja dengan efektif dan efisien, terutama dalam mengelola anggaran Pemilu. Kemudian, menginstruksikan KPU untuk memperkuat pendidikan politik bagi para kontestan maupun masyarakat.
“Kita harus mendorong kampanye berkualitas yang menyehatkan demokrasi kita. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, mengedepankan politik adu ide, adu gagasan, bukan politik adu domba,” katanya.
Velix menambahkan bahwa pada rakor ini juga akan mendengar penjelasan dari pihak penyelenggara perkembangan penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh pimpinan KPU dan Bawaslu.
Demikian pula arahan dari pimpinan TNI-Polri, serta laporan Bupati 8 kabupaten tentang situasi social politik di daerah masing-masing. *** (Stefanus Tarsi)