Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR NDUGA · 8 May 2024 16:43 WIT

Serahkan DPA 2024, Pj Bupati Nduga Harap OPD Maksimalkan Pelayanan


					Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge menyerahkan DPA 2024 kepada OPD di Jayapura, Rabu 8 Mei 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi) Perbesar

Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge menyerahkan DPA 2024 kepada OPD di Jayapura, Rabu 8 Mei 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2024 akhirnya dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Nduga.

Penyerahan berlangsung di Jayapura, Papua pada Rabu 8 Mei 2024. Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijange menyerahkan secara langsung DPA 2024 tersebut.

Pj Bupati Edison Nggwijange mengatakan, penyerahan DPA OPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang penyusunan APBD 2024. Penyusunan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nduga.

Namun, Edison mengungkapkan persoalan yang cukup rumit dalam penyusunan APBD 2024. Persoalan itu tidak lain tidak terlaksananya sidang penetapan ABPD 2024 oleh DPRD Nduga.

“Saya tidak mengerti salahnya ada di mana, yang membuat hambatan kevakuman pemerintah siapa, sehingga proses penetapan DPA 2024 Nduga tak kunjung terlaksana hingga saat ini,” ungkap Edison.

Langkah Sigap Cegah Kevakuman Pemerintahan di Nduga

Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge menyerahkan DPA 2024 kepada OPD di Jayapura, Rabu 8 Mei 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)

Pemeritahan Nduga selama ini telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah. Langkah ini untuk mencegah kevakunan pemerintahan yang dapat mengorbankan rakyat.

“Hari ini kita  boleh membagi DPA OPD atas persetujuan Kemendagri dengan merujuk pertimbangan penggunaan Aplikasi SIPD RI. SIPD RI jadi patokan, karena program kegiatan pemerintahan berpatokan pada RKA yang sudah diinput oleh OPD. DPA bisa dibagi berdasarkan finalisasi input RKA di SIPD,” terangnya.

Edison mencatat ada 10 OPD yang menerima secara simbolis DPA 2024. Ia  berharap OPD segera memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Nduga.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Nduga dan seluruh OPD atas keterlambatan pembangian DPA 2024. Menurut dia, ada oknum tertentu yang sengaja menghalangi proses penetapan APBD 2024.

“Keterlambatan DPA ini bukan karena unsur kesengajaan pemerintah, namun ada oknum tertentu yang sengaja menghabat dan menghalang-halangi proses penetapan APBD demi kepentingan mereka,” kata Edison. *** (Stefanus Tarsi)

Artikel ini telah dibaca 1,185 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Temui Mendagri, Edison Nggwijangge Sodorkan Nama Calon Pj Bupati Nduga

21 May 2024 - 13:25 WIT

Gerak Cepat Pj Bupati Nduga Selamatkan Mama Papua Penderita Diabetes di Pedalaman

6 May 2024 - 15:10 WIT

32 Pejabat Dilantik, Pj Bupati Nduga: Jalankan Tugas dengan Bertanggung Jawab

5 April 2024 - 21:19 WIT

Kemendagri Apresiasi Kinerja dan Inovasi Pj Bupati Nduga Pulihkan Kondisi Daerah

28 March 2024 - 23:15 WIT

KPUD Nduga Tercepat Selesaikan Pleno Rekapitulasi Suara di Papua Pegunungan

9 March 2024 - 18:07 WIT

Pleno Pemilu Kabupaten Nduga Pindah ke Wamena karena Masalah Internet

2 March 2024 - 17:15 WIT

Trending di KABAR NDUGA