KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD 2024 akhirnya dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Nduga.
Penyerahan berlangsung di Jayapura, Papua pada Rabu 8 Mei 2024. Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijange menyerahkan secara langsung DPA 2024 tersebut.
Pj Bupati Edison Nggwijange mengatakan, penyerahan DPA OPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang penyusunan APBD 2024. Penyusunan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Nduga.
Namun, Edison mengungkapkan persoalan yang cukup rumit dalam penyusunan APBD 2024. Persoalan itu tidak lain tidak terlaksananya sidang penetapan ABPD 2024 oleh DPRD Nduga.
“Saya tidak mengerti salahnya ada di mana, yang membuat hambatan kevakuman pemerintah siapa, sehingga proses penetapan DPA 2024 Nduga tak kunjung terlaksana hingga saat ini,” ungkap Edison.
Langkah Sigap Cegah Kevakuman Pemerintahan di Nduga
Penjabat Bupati Nduga, Edison Nggwijangge menyerahkan DPA 2024 kepada OPD di Jayapura, Rabu 8 Mei 2024. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Pemeritahan Nduga selama ini telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri melalui Dirjen Keuangan Daerah. Langkah ini untuk mencegah kevakunan pemerintahan yang dapat mengorbankan rakyat.
“Hari ini kita boleh membagi DPA OPD atas persetujuan Kemendagri dengan merujuk pertimbangan penggunaan Aplikasi SIPD RI. SIPD RI jadi patokan, karena program kegiatan pemerintahan berpatokan pada RKA yang sudah diinput oleh OPD. DPA bisa dibagi berdasarkan finalisasi input RKA di SIPD,” terangnya.
Edison mencatat ada 10 OPD yang menerima secara simbolis DPA 2024. Ia berharap OPD segera memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Nduga.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Nduga dan seluruh OPD atas keterlambatan pembangian DPA 2024. Menurut dia, ada oknum tertentu yang sengaja menghalangi proses penetapan APBD 2024.
“Keterlambatan DPA ini bukan karena unsur kesengajaan pemerintah, namun ada oknum tertentu yang sengaja menghabat dan menghalang-halangi proses penetapan APBD demi kepentingan mereka,” kata Edison. *** (Stefanus Tarsi)
