KABARPAPUA.CO, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. FGD ini digelar di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu, 4 Juni 2025.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Silwanus Sumule mengatakan, kegiatan FGD ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pemberdayaan perempuan berbasis data, pengalaman hidup, dan kearifan lokal.
Pemberdayaan perempuan, kata Silwanus, bukan sekadar program sektoral, tetapi merupakan investasi lintas generasi dan upaya mewujudkan keadilan sosial yang hakiki. Perempuan Papua bukan hanya pelengkap.
“Mereka penjaga nilai-nilai, penggerak ekonomi adat, dan penenun ketahanan komunitas. Namun, terlalu banyak perempuan, terutama perempuan orang asli Papua, masih menghadapi kendala struktural,” kata Silwanus membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Peserta FGD Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025. (Foto dok: Humas Pemprov Papua Tengah)
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa dalam sambutan tertulisnya mengatakan, FGD ini bukan forum seremonial, melainkan forum peradaban—tempat untuk membingkai ulang narasi pembangunan yang selama ini terlalu maskulin dan elitis. Dia mendorong agar ruang dialog ini benar-benar digunakan untuk mendengar suara perempuan yang selama ini kerap terpinggirkan.
“Kita datang bukan untuk menggugurkan kewajiban administratif, tetapi untuk belajar, mendengar, dan berkomitmen bahwa setiap perempuan di Papua Tengah memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diberdayakan,” terang Silwanus membacakan sambutan tertulis Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.
Menurut Silwanus, Gubernur Meki Nawipa juga menyampaikan tiga keyakinan utama sebagai pemimpin daerah, yakni: bahwa keadilan sosial harus hidup dalam setiap kebijakan. Terus, bahwa pemberdayaan perempuan adalah pondasi pembangunan jangka panjang. Lalu, bahwa Papua Tengah tidak akan benar-benar bangkit tanpa kepemimpinan perempuan di ruang-ruang perubahan.
Forum FGD ini, kata Silwanus, diharapkan melahirkan gagasan, rekomendasi, dan desain program pemberdayaan yang lebih responsif dan bermartabat—berakar dari realitas lapangan dan kearifan lokal. Gubernur Meki Nawipa juga menegaskan pentingnya pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up), bukan hanya berbasis angka, tetapi demi martabat dan harapan.
Sebagai penutup, kata Silwanus, Gubernur Meki Nawipa mengutip pesan yang menginspirasi, yakni: “Ketika satu perempuan diberdayakan, maka satu keluarga memiliki masa depan. Dan ketika perempuan Papua berdiri tegak, maka seluruh tanah Papua akan berjalan lebih jauh.” Dengan semangat itu, FGD resmi dibuka sebagai awal dari upaya menyusun arah baru pemberdayaan perempuan di Papua Tengah yang lebih adil, setara, dan kontekstual. ***(Siaran Pers)
