KABARPAPUA.CO, Jayapura – Program penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura tahun 2024 masih menghadapi keterbatasan anggaran. Sebab sebagian besar difokuskan pada program prioritas, seperti penanganan stunting penyediaan air bersih, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga perlu pemetaan ulang untuk memastikan program berjalan merata.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Jayapura, Haris Richard Yocku dalam arahannya saat pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan Ekstrem 2025, di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Rabu, 10 September 2025. Kegiatan ini dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya ketersediaan data yang akurat dan terbarui. Proses pendataan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui unggahan dokumen oleh tim koordinasi, termasuk RPKD, RP2KD, RAP, serta dokumen lainnya. Data yang terintegrasi tersebut akan menjadi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya.
“Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dapat memetakan kembali program dan anggaran yang ada. Dari hasil pemetaan, pemerintah daerah bisa menentukan program yang sudah berjalan, yang belum merata, serta yang perlu dikerjakan di tahun mendatang,” ujarnya.
Ia mengungkapkan langkah ini dirasa sangat penting agar sumber pendanaan dari berbagai pihak dapat disinergikan dan pelayanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, apalagi Kabupaten Jayapura memiliki potensi Sumber Daya Alam yang besar, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga budaya lokal.
“Semua potensi ini harus bisa dioptimalkan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Selama ini, penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jayapura juga mendapat dukungan pendanaan dari berbagai kementerian dan lembaga, baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun sumber lainnya. Tantangannya adalah memastikan seluruh program benar-benar terealisasi dan tepat sasaran. ***(jayapurakab.go.id)
