KABARPAPUA.CO, Karubaga – Polres Tolikara menggelar rapat untuk memetakan daerah rawan atau merah saat pelaksanaan Pemilu 2024. Rapat dihadiri Perwira Penghubung Polda Papua atau LO Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yosep Enoch.
Langkah ini sebagai kesiapan Polri di Kabupaten Tolikara dalam menghadapi pesta demokrasi pada pertengahan Februari mendatanga. Kapolres Tolikara AKBP Achmad Fauzan, turut hadir bersama Wakapolres AKP D. Togatorop dan pejabat utama Polres Tolikara.
LO Polda Papua di Papua Pegunungan, Kombes Pol Andi Yosep Enoch menyampaikan bahwa pemetaan lokasi atau distrik yang dianggap rawan perlu segera dilakukan. Hal ini bertujuan agar adanya langkah preventif di lapangan saat pengamanan Pemilu mendatang.
“Pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 semakin dekat sehingga perlunya kesiapan,” kata Enoch dalam arahan dan motivasi personel di Mapolres Tolikara, Kamis 11 Januari 2024.
Enoch bilang, pengamanan pentahapan pemilu dari awal hingga selesai merupakan tugas dan tanggung jawab Polri. Hal ini sebagaimana amanah dari Negara kepada dengan harapan dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar.
“Dalam konteks pelaksanaan tugas menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024 memerlukan energi dan kerjasama dari seluruh anggota kepolisian, maka saya harapkan untuk mempersiapkan diri dengan baik,” ucapnya.
Ia berpesan kepada Kapolres Tolikara agar dapat memberdayakan personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) Polda Papua dalam penguatan markas maupun pelaksanaan patroli wilayah. Langkah ini sebagai kesiapan Pemilu 2024.
Sebelumnya, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyebut terdapat 12 kabupaten masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan Pemilu 2024.
12 daerah rawan tersebut meliputi Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai, Puncak, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, Yalimo dan Tolikara.
Mathius menjelaskan, dari hasil pemetaan yang ada, tingginya potensi konflik tersebut dikarenakan sistem Pemilu yang masih menggunakan sistem noken.
“Nah ini yang kita mau pemerintah nanti bertahap itu harus dihilangkan. Syukur-syukur Papua ke depan nanti sudah one man one vote,” ucap Fakhiri, Selasa 7 Juli 2023. *** (Achmad Syaiful)
