KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua mengamankan mobil tanki pengangkut BBM kapasitas 10 ribu liter dan mobil Panther biru metalik di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 22 Maret 2025.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua AKBP I Gusti Era Adinata, melalui Kasubdit IV Tipiter Ditkrimsus Komp Agus Ferinando Pombos menyebutkan pengungkapan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar ini dilakukan di sekitar perumahan Blorep, Kelurahan Kamundu Merauke, pada 17 Maret 2025 sekira pukul 15.20 WIT.
Polisi mengamankan 4 orang sebagai terduga pelaku yakni BA sebagai Sopir Transport PT. Tiga Putra Bersatu, MB senabagi sopir Transport PT. Tiga Putra Bersatu, MA seorang karyawan swasta dan SL selaku pengawas SPBU Kompak CV Rezeki Jaya.
Modus yang dilakukan pelaku penyalahgunaan BBM jenis bio Solar B40 milik SPBU Kompak CV. Rezeki Jaya sebanyak 930 liter dengan cara mengambil BBM tersebut, pada saat melakukan pengisian BBM, berdasarkan surat Pengantar Pengiriman yang dikeluarkan oleh Depot PT. Pertamina dengan Nomor Deliveri order (DO): 8120750732 tanggal 17 Maret 2025, memuat 10 ribu liter ke dalam tangki penampungan milik SPBU Kompak CV. Rezeki Jaya.
Namun, terduga pelaku Ba dan MB tidak mengisi semuanya ke dalam tangki dan masih tersisa sebagian di dalam tangki 2 (bagian belakang) sekitar 610 liter, yang diangkut menggunakan kendaraan mobil roda 10 merek HINO tipe FL8JN2A PGJ warna merah putih dengan tulisan PT. Tiga Putra Bersatu.
Kemudian oleh SL alias ATI selaku pengawas, menambahkan lagi sekitar 315 liter dengan mengisi BBM jenis bio solar B40 ke dalam 9 jerigen ukuran 35 liter, dari Dispenser/Nosel SPBU Kompak, yang selanjutnya di naikan diatas mobil Transportir untuk dibawa dan dijual ke Kota Merauke.
‘’Pada saat dalam perjalanan Ba dan MB menghubungi saudara Ma untuk menjual BBM bio Solar dengan harga Rp11 ribu per liter, dan telah disepakati oleh MA dan transaksi dilakukan di Jalan Blorep Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan,’’ katanya.
Atas perbuatannya, para pelaku bakal dijerat pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. *** (Katharina/ Siaran Pers)
