KABARPAPUA.CO, Wamena – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) 2026 Provinsi Papua Pegunungan yang berlangsung 6-7 Mei 2025 resmi ditutup.
Musrenbang RKPD dan Otsus 2026 Provinsi Papua Pegunungan mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa untuk membangun Papua Pegunungan secara lebih komprehensif.
Termasuk dibutuhkannya kolaborasi antara pemerintah, adat, dan agama sebagai tiga pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi gubernur Papua Pegunungan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep saat menutup musrenbang mengingatkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menangani berbagai persoalan di daerah.
“Papua Pegunungan masih memiliki inflasi tinggi dan pemerintah sudah membentuk tim pengendali inflasi dan mengajak seluruh kabupaten untuk berkolaborasi dalam upaya penurunan angka inflasi,” jelasnya, Rabu 7 Mei 2025.
Kata Wasuok, Pemprov Papua Pegunungan mengajak seluruh bupati di 8 kabupaten untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan bekerja sama secara solid untuk menurunkan angka inflasi yang saat ini mencapai 5,95 persen.
“Pemerintah berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam musrenbang dan diharapkan hasilnya bisa menjadi dasar kuat dalam menyusun RKPD Papua Pegunungan 2026 untuk mewujudkan pembangunan positif bagi masyarakat,” ucapnya.
Pj Sekda menjelaskan keterbatasan dana menjadi perhatian utama dalam penyusunan program pembangunan, sehingga tidak semua usulan dari masing-masing kabupaten dapat diakomodir, tetapi hanya program dan kegiatan prioritas yang menjawab permasalahan strategis Papua Pegunungan dan usulan tersebut akan diajukan ke pemerintah pusat melalui Musrenbangnas 2026. ***(Agris Wistrijaya)
