KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen, Carlos Sawaki meminta Penjabat Bupati Triwarno Purnomo membuka ruang diskusi soal jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menurut Carlos, 95 persen para kepala OPD di Waropen masih berstatus Pelaksana Tugas atau Plt. Desakan ruang diskusi juga didengungkan AP2KW dan Pemuda Adat Waropen di Jayapura.
“Hingga hari ini anak asli waropen, anak adat Waropen banyak yang menjadi korban karena kepentingan orang perorang sehingga jabatannya harus dicopot,” kata Carlos kepada KabarPapua.Co, Minggu 13 Oktober 2024.
Carlos merasa sedih masih ada istri dan anak yang menangis, karena jabatan yang dipercayakan kepada keluarga, suami, ayah mereka dicopot. Ia pun meminta Pj Bupati Waropen mengembangkan jabatan mereka dengan berbagai pertimbangan.
“Mereka ini pernah diangkat melalui prosedur ASN dan aturan pemerintah. Untuk mendapatkan jabatan tersebut juga melalui sebuah proses pelelangan jabatan. Namun karena kepentingan segelintir oknum mengakibatkan putra putri asli waropen harus dicopot,” ungkapanya.
Carlos bilang, dirinya tidak bermaksud mengintervensi urusan pemerintah daerah. Namun, dirinya ingin tangisan dan penderitaan anak asli Waropen tidak berkepanjangan di negeri sendiri.
Terkait nasib mereka, Carlos meminta pejabat yang saat ini menjabat dan dipercaya negara harus berpikir bijak dengan penuh kasih. “Sebagai orang tua, saya berharap kepada anak anak Waropen yang hebat dan hari ini tercecer, karena sebuah kepentingan tetap semangat dengan potensi yang ada,” ucapnya.
Ia berharap, Pj Bupati Waropen segera buka ruang terbuka untuk berdiskusi. Hal ini untuk keberlangsungan kehidupan anak anak asli Waropen.
Senada disampaikan Ketua Aliansi Peduli Pembangunan Kabupaten Waropen (AP2KW), Yohanis Sawaki. Ia sangat mengharapkan Pj Bupati melihat tata pengelolaan pemerintahan dengan baik yang sesuai dengan mekanisme.
“Para Kepala OPD yang telah melalui mekanisme pemerintahan dilantik secara resmi oleh pejabat daerah saat itu, namun karena satu dan lain hal mereka ini dinonaktifkan dan digantikan oleh Plt. Kami paham benar, jabatan seorang Plt ada batas waktunya. Jika hingga 6 bulan sudah harus ada pelantikan definitif,” kata Yohanis.
Ia menyebut, pemerintahan Kabupaten Waropen merupakan sebuah pemerintahan yang besar. Maka itu, jabatan para Kepala OPD itu harus definitif, sehingga teknis pekerjaan dapat berjalan dengan baik
“OPD di Kabupaten Waropen 95 persen kerja dengan SK Plt. Ini pemerintahan apa ?? Plt diatas Plt. Sebagai anak asli waropen yang ada di Jayapura sekaligus sebagai Pendiri Kabupaten Waropen, saya sangat sedih melihat kondisi yang terjadi.di.waropen,” ujarnya lagi.
Menurut Yohanis, berdirinya Waropen untuk kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebaliknya. Untuk itu, Penjabat Bupati Waropen harap segera mengambil sikap dan kebijakan untuk merubah situasi dan kondisi di pemerintahan.
“Jujur sebagai anak adat, saya sangat sedih dengan kondisi Waropen saat ini. Kami berharap Pj Bupati Waropen, Triwarno Purnomo dapat membuka ruang untuk berdiskusi terkait Waropen kedepan,” ucapnya. *** (Natalya Yoku)
