KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Persatuan Kontraktor Listrik Se-Tanah Papua (PKLSP) mendatangi Kantor PLN Papua, guna menyerahkan surat somasi kepada manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Distribusi Papua dan Papua Barat (UIWDP2).
Somasi terkait tidak ada keberpihakan terhadap pengusaha Papua dalam sejumlah proyek yang dikerjakan PLN setempat.
Koordinator Tim Kuasa Hukum PKLSP, Ghorga Donny Manurung menyampaikan, selama ini kebijakan PLN tidak berpihak kepada pengusaha Papua. Padahal pada pengusaha ini adalah pengusaha Papua yang bermukim dan tinggal, serta ikut membangun tanah Papua.“Selama ini, pengusaha lokal secara perlahan disingkirkan,” jelasnya, Selasa 19 Agustus 2025.
Ghorga bilang, salah satunya adalah kebijakan PLN terkait penunjukan langsung pengusaha pada tanggal 14-15 Agustus 2025.
“Disinyalir pengusaha yang ditunjuk ini tak memiliki kualifikasi , tapi malahan jadi pemenang atas penunjukan langsung. PLN tidak ada keterbukaan dan transparansi jelas,” ujarnya.
PKLSP juga meminta pimpinan PLN Papua segera menghentikan kebijakan diskriminatif pengusaha Papua, serta menghentikan penunjukan langsung yang dilakukan 14-15 Agustus, karena cacat hukum dan tak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jika tidak dilakukan, dalam waktu 14 hari ke depan, kami akan melakukan langkah hukum tegas dan mengadukan hal ini ke presiden dan KPK,” katanya.
Wakil Ketua PKLSP, Hengky Yoku yang ikut mendampingi dalam penyampaian surat somasi tersebut mengakui, selama ini pengusaha Papua terkesan ditelantarkan.
Manajer Komunikasi dan TJSL UIP Papua dan Papua Barat, M. Djalaludin membenarkan telah menerima somasi atau teguran hukum dari kontraktor. Dalam surat somasi tersebut diberikan waktu 14 hari untuk menanggapi somasi tersebut.
Dia menjelaskan keberpihakan PLN kepada para pengusaha lokal telah diatur dalam Peraturan Direksi. Termasuk proses penunjukan pekerjaan berpedoman pada aturan yang berlaku.
“Keberpihakan kepada perusahaan lokal sudah jelas. Yang kontrak dengan kita adalah perusahaan lokal, kecuali yang nilainya tinggi seperti pembangunan PLTA,” ujarnya.
Walau begitu, surat somasi yang dilayangkan hari ini akan dipelajari dan akan dijawab sesuai mekanisme PLN. *** (Katharina)
