KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ratusan masyarakat adat yang tergabung dalam Koalisi Demokrasi Papua mendatangi Kantor Walikota Jayapura dan Kantor Gubernur Papua, Selasa 5 November 2024.
Mereka mendesak Christian Sohilait mundur dari posisi Penjabat Walikota Jayapura. Massa juga meminta rekaman suara viral berdurasi 9.36 menit yang tersebar di media sosial diusut hingga tuntas.
Dalam aksinya, massa meneriaki lawan kejahatan demokrasi diiringi musik seruling tambur khas tanah tabi. Hanya saja, massa tidak bisa masuk ke area perkantoran Walikota Jayapura, karena penjagaan aparat.
Massa melanjutkan aksinya ke Kantor Gubernur Papua. Namun sebelum meninggalkan kantor walikota, massa melakukan pemalangan kantor dengan menggunakan daun daun kelapa dan bunga bunga khas Tabi.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa, mengatakan masyarakat adat hanya ingin Pemilukada berlangsung secara demokratis jujur, adil dan bermartabat.
“Siapapun dia penjahat demokrasi harus dicopot. Pj Walikota dalam rekaman suaranya selama 9 menit lebih sudah sangat jelas melakukan pernyataan yang hubungannya dengan kejahatan demokrasi,” katanya.
Ia bilang, koalisi sepakat menginginkan Pj Walikota dicopot. “ Kalau tidak dicopot, maka koalisi akan membangun gerakan yang lebih besar untuk Pilkada di Papua tidak dilangsungkan,” ucap Yulianus.
Yulianus juga menjelaskan para tua-tua adat telah melakukan prosesi adat untuk memalang kantor.“ Daun daun ini hanya bisa dibuka ketika Pj Walikota meninggalkan ruangannya. Kami memberikan deadline kepada presiden dan Mendagri hingga tanggal 10 November harus ada Pj yang baru,” tandasnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Dewan Adat Tobati Enggros, Titus Hamadi mereka meminta Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menindak tegas Pj Walikota Jayapura.
Ada lima poin yang menjadi tuntutan bersama Koalisi Peduli Demokrasi Papua. Pertama, mendesak Bawaslu Provinsi Papua menetapkan Pj. Walikota Jayapura sebagai penjahat demokrasi.
Kedua, mendesak Pj Gubernur Papua memeriksa Pj Walikota Jayapura dan penjabat – penjabat bupati yang terindikasi. Ketiga, mendesak Presiden RI dan Mendagri mencopot Pj Walikota Jayapura.
Kempat, meminta ASN, TNI/Polri netral dalam Pilkada dan pejabat publik semua tingkatan. Kelima, meminta pihak penyelenggara Kpu Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua konsisten dalam menjaga Pilkada 2024 yang jujur, adil dan berintegritas.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Ramses Limbong usai menerima pernyataan sikap, menegaskan telah melaporkan kejadian yang tengah viral kepada Mendagri dan Wamendagri. “Saya telah melaporkan masalh kondisi pada sebelum rapat dengar pendapat dengan komisi dua. Kebetulan saya ikut juga,” ucapnya.
Ramses menyebut kajian atau apapun itu adalah ranahnya Bawaslu. Ia meminta kepada semua yang telah hadir untuk menunggu semua proses tersebut dari Bawaslu.
“Saya minta kita bersabar untuk menunggu itu. Saya juga telah laporkan sebelum siang ini. Jika didapati masalah administrasi oleh Bawaslu pasti akan diteruskan ke PKN dan kepada pihaknya,” katanya.
Ramses bilang, sejak awal September dirinya telah membuat surat edaran untuk menjaga netralitas ASN. “Apakah itu pejabat atau ASN, pelaksana dan sebagainya semuanya harus netral. Tidak boleh memihak kepada salah satu, tidak boleh mendukung kepada salah satu, tidak boleh menguntungkan kepada salah satu pihak. Itulah tanggung jawab kita,” tegasnya. *** (Natalya Yoku)
