Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR JAYAWIJAYA · 8 Jan 2026 11:53 WIT

Ketua IKB Bomta: Dana Desa harus Dikelola Transparan


					Ketua Ikatan Keluarga Besar Bolakme, Molagalome, Tagime, dan Tagineri (IKB-BOMTA), Elieser Tabuni  Foto: Agris Wistrijaya/Kabarpapua.co Perbesar

Ketua Ikatan Keluarga Besar Bolakme, Molagalome, Tagime, dan Tagineri (IKB-BOMTA), Elieser Tabuni Foto: Agris Wistrijaya/Kabarpapua.co

KABARPAPUA.CO, Wamena– Ketua Ikatan Keluarga Besar Bolakme, Molagalome, Tagime, dan Tagineri (IKB-BOMTA), Elieser Tabuni mengeluarkan peringatan keras kepada para kepala kampung di empat wilayah tersebut dan mendesak agar pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan berhenti melakukan praktik pemotongan anggaran yang merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Elieser menanggapi adanya laporan masyarakat yang disertai bukti-bukti terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah kampung di wilayah Bomta.

“Kami sudah terima laporan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak sesuai peruntukan. Banyak pemotongan terjadi dengan mengatasnamakan pimpinan, menjanjikan SK definitif dan hal lainnya. Saya harap praktik ini berhenti, karena ini dana untuk rakyat,” tegas Elieser saat diwawancarai media, Rabu 7 Januari 2026.

 Elieser mengingatkan dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menekankan agar realisasi di lapangan tidak menyimpang dari perencanaan awal.

Lebih lanjut, ia meminta agar penggunaan dana tersebut wajib memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, khususnya pada empat pilar utama: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Pemberdayaan.

“Jangan kita rencanakan lain, tapi setelah cair di lapangan terjadi hal lain. Itu yang kami tidak mau. Semua kampung dalam implementasi Dana Desa harus mengacu pada visi-misi pemerintah daerah,” ujarnya.

Desak Pengawasan Ketat DPMK dan Kepala Distrik Menyikapi temuan di lapangan, Elieser meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya untuk lebih proaktif melakukan pembinaan terhadap aparat kampung dan distrik.

Ia juga memberikan instruksi khusus kepada empat kepala distrik di wilayah Bomta untuk memperketat pengawasan terhadap 38 kampung di bawah naungan mereka.

“Kepala distrik harus turun langsung mengawasi. Tidak boleh ada pemotongan Dana Desa dengan alasan apa pun. Hal-hal kecil yang bisa dibangun di desa harus dikerjakan dengan dana tersebut, jangan terus-menerus berharap usulan ke kabupaten,” pungkasnya. *** (Agris Wistrijaya)

Artikel ini telah dibaca 21 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Tiga Momentum Satu Semangat untuk Kemajuan Perempuan Jayawijaya

30 April 2026 - 10:38 WIT

Bimtek Pengelolaan Arsip dan Penerapan Aplikasi Srikandi di Lingkungan Pemkab Jayawijaya

29 April 2026 - 21:09 WIT

HUT ke-30 OTDA, Pemkab Jayawijaya Maksimalkan Potensi Lokal

27 April 2026 - 11:38 WIT

Bupati Jayawijaya Melepas 42 Jemaah Haji ke Arab Saudi

24 April 2026 - 21:17 WIT

Pemkab Jayawijaya Gelar Turnamen Futsal Tingkat SMP se-Kabupaten Jayawijaya

24 April 2026 - 20:54 WIT

Kolaborasi Pemkab Jayawijaya-GKI Betlehem Dirikan Sekolah Lansia

24 April 2026 - 15:30 WIT

Trending di KABAR JAYAWIJAYA