Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA TENGAH · 30 Apr 2025 10:20 WIT

Hadiri Raker dan RDP di Komisi II DPR-RI, Ini yang Disampaikan Wagub Papua Tengah


					Wagub Papua Tengah Deinas Geley saat hadiri Raker dan RDP di Ruang Sidang DPR-RI, Jakarta. (Foto dok: Humas Pemprov Papua Tengah) Perbesar

Wagub Papua Tengah Deinas Geley saat hadiri Raker dan RDP di Ruang Sidang DPR-RI, Jakarta. (Foto dok: Humas Pemprov Papua Tengah)

KABARPAPUA.CO, Jakarta – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Tengah Deinas Geley menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sejumlah gubernur, bupati dan walikota.

Dalam agenda Raker dan RDP yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPR-RI, Jakarta, Selasa, 29 April 2025 itu, dibahas beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, BUMD, BULD, serta pengelolaan kepegawaian.

Wagub Papua Tengah Deinas Geley menyampaikan lima fokus pembangunan Papua Tengah, antara lain penguatan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur konektivitas, perbaikan tata kelola pemerintahan, dana tranfser pusat ke daerah, serta peningkatan program prioritas, yakni pendidikan dan kesehatan.

“Di sini juga saya secara resmi menyampaikan permohonan kepada DPR-RI untuk mempercepat proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah, agar pelayanan publik dan kinerja birokrasi dapat berjalan efektif,” kata Deinas.

Dalam permohonanya, wagub pertama Papua Tengah itu menekankan pentingnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan proyek strategis tersebut. Sehingga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisein dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR-RI M. Rifqinizamy dari Fraksi NasDem menyampaikan, terkait wilayah daerah otonomi baru (DOB) di Papua, percepatan infrastruktur menjadi kewajiban, guna penguatan tata kelola pemerintahan. ***(Siaran Pers)

Artikel ini telah dibaca 125 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Gubernur Sampaikan LKPJ Pelaksanaan APBD TA 2025 ke DPRP Papua Tengah

31 July 2026 - 17:24 WIT

Selaraskan Pembangunan Nasional, Wamen PPN Kunjungi Provinsi Papua Tengah

30 July 2026 - 17:53 WIT

Gubernur Papua Tengah Minta ASN Patuhi Kode Etik dan Wajib Susun SKP Lewat E-Kinerja

29 July 2026 - 17:50 WIT

“KOHARUSEHAT” Solusi Papua Tengah Mudahkan Layanan Kesehatan di Wilayah 3T

29 July 2026 - 08:27 WIT

Penjabat Sekda Papua Tengah Resmikan Gedung Kantor Baru Dinas Perkebunan dan Peternakan

22 July 2026 - 20:27 WIT

Tingkatkan Kualitas Hidup OAP, Gubernur Serahkan Bantuan Program Bangkit Papua Tengah

21 July 2026 - 21:18 WIT

Trending di KABAR PAPUA TENGAH