KABARPAPUA.CO, Serui – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus mematangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Salah satunya dengan menggelar pertemuan bersama Tim Ahli Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama Universitas Gajah Mada (UGM), Selasa 27 Agustus 2024.
Pertemuan berlangsung di Gedung Silas Papare Serui dengan membahas rancangan teknokratik RPJMD. Pelaksanaan Rancangan Teknokratik RPJMD Kepulauan Yapen ini berdasarkan surat edaran Mendagri tanggal 12 Juni 2024 serta Permendagri 86/2017 Pasal 42 dan 46.
Pertemuan dibuka Asisten I Setda Edi Nocca Mudumi mewakili Penjabat Bupati Kepulauan Yapen, Suzana Wanggai. Turut hadir Ketua Bappeda Kepulauan Yapen Ronny T. Ayorbaba.
Dalam pembukaan, Edi menjelaskan, rancangan pendekatan Teknokratik RPJMD merupakan perencanaan yang dilakukan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
Motode ini dalam menganalisis kondisi daerah serta isu-isu strategis permasalah pembangunan. “Dokumen ini akan menjadi bahan dasar bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan terpilih depan,” terangnya.
Ia berharap peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dengan memberikan kontribusi informasi guna penyempurnaan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029.
“Terima kasih Tim Ahli PPKK Fisipol UGM Yogyakarta dan Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga para peserta atas partisipasi atas penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Yapen,” tutupnya.
Acuan Visi Misi Program Prioritas Kepala Dearah
Ketua Panitia, Jusli Tanawani, dalam laporannya menyampaikan Teknokratik RPJMD ini akan menjadi acuan penyusunan visi dan misi program prioritas calon kepala daerah. Programini di laksanakan paling lambat 6 bulan sebelum pelantikan kepala daerah terpilih.
Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama Fisipol UGM Yogyakarta melaksanakan pertemuan ini untuk mendapat masukan penyempurnaan perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan.
Dimana tahapan awal terdiri dari orientasi Penyusunan RPJMD Teknokratik,tematik pengentasan kemiskinan. Lalu, penguatan perekonomian berbasis sektor unggulan dan potensial yang inklusif dan berkelanjutan.
“Mengenai FGD pembangunan SDM, penguatan tata kelola pelayanan publik serta kondusifitas wilayah kewilayahan dengan kepala distrik terkait permasalahan dan tantangan wilayah. Kemudian terkait isu-isu strategis dan arah kebijakan Otsus bersama pimpinan 7 suku di Kepulauan Yapen,” imbuhnya. *** (Ainun Faathirjal)