KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo menggelar hearing (rapat dengar pendapat) untuk mengupas masalah lampu Jalan Holtekamp, Distrik Muara Tami yang masih tidak menyala hingga kini.
Hearing mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Jayapura, Dinas Perhubungan Kota Jayapura, serta PT PLN Jayapura pada Rabu 3 Juli 2024.
“Hearing ini untuk menyikapi banyaknya keluhan warga tentang gelapnya Jalan Holtekamp pada malam hari yang memicu maraknya tindak kejahatan. Saya hari ini mengundang Dinas PUPR, Perhubungan Kota dan PLN Jayapura untuk bicara di kantor,” kata Abisai Rollo.
Dalam pertemuan, DPRD Kota Jayapura baru mengetahui ruas Jalan Holtekamp masih milik aset Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Papua. Ia pun berencana untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan pemilik aset.
“Tadinya kalau saya tahu bahwa memang masih menjadi aset milik balai, pastinya saya juga mengundang mereka. Karena ada informasi bahwa ini sudah diserahkan kepada PUPR Kota Jayapura ternyata belum,” ungkapnya.
Abisai menjelaskan, lampu Jalan Holtekamp pertama dipasang saat penyelenggaraan PON XX 2021. Lampu ini sempat menyala dua kali hingga kini sudah tidak pernah menyala kembali.
“Kita lihat sering terjadi tindak kriminal di sepanjang jalan ini. Padahal jalan ini memperpendek rentang kendali kita dari Jayapura ke arah Distrik Muara Tami,” terangnya.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo bersama Dinas PUPR, Dishub Kota Jayapura dan PLN Jayapura meninjau lampu Jalan Holtekamp, Rabu 3 Juli 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Politisi Golkar ini berujar, kehadiran jembatan sangat penting untuk pembangunan di Distrik Muara Tami. Hanya saja persoalan lampu jalan menjadi penghambat kemajuan di wilayah Muara Tami.
“Lampu ini harus menyala supaya memberikan rasa aman kepada semua masyarakat yang melintasi jalan dari Jembatan merah sampai ke Koya,” ujarnya.
Abisai bilang, Pemerintah Kota Jayapura akan mengambil langkah lebih lanjut apabila tidak ada titik tengah dalam penyelesaian lampu Jalan Holtekamp dengan pihak Balai Jalan Papua.
“Tadi saya sudah bicarakan dengan Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, kalau memang dari penjelasan pihak balai jalan tidak bisa menyelesaikan. Maka kita akan ambil langkah dari Pemkot Jayapura, masalah seperti ini harus segera diselesaikan,” katanya.
Menurut dia, semua kendala akan menjadi perhatiannya, terutama terkait anggaran. “Jika nanti dilihat dalam RAB-nya biayanya nanti besar, kita bisa lakukan di perubahan, kemudian sisanya di induk supaya terjawab untuk itu,” terangnya.
Ia berharap lampu Jalan Holtekamp dapat menyala pada 22 Juli 2024. Dimana Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak Nasional ke-40 di Jayapura. “Kalau tidak 22 Juli, maka 17 Agustus 2024 harus sudah nyala,” tandasnya.
Manager PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jayapura, Yakomina M.W. Senandi, menyampaikan kesiapannya dalam mendukung penerangan lampu Jalan Holtekamp.
“Prinsipnya PLN siap kapanpun ada permohonan penyambungan, karena kami surplus daya kami cukup. Kami tinggal menunggu saja dari pemerintah setempat, dalam hal ini dari Ketua DPRD dan Dinas PUPR Kota Jayapura, karena aset ini bukan milik PLN, tetapi pemerintah,” katanya.
Dari hasil peninjauan langsung bersama DPRD dan beberapa dinas terkait di Kota Jayapura, Yakomina memandang perlu adanya pengukuran kembali. “Karena berhubungan dengan instalasi, harus ada izin dari pihak yang memiliki aset. Batas kami PLN sesuai aturan hanya sampai batas meter,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo rapat bersama Dinas PUPR, Dishub Kota Jayapura dan PLN Jayapura membahas lampu Jalan Holtekamp, Rabu 3 Juli 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdi J.Rampi, menilai perlu adanya koordinasi dengan Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Papua untuk menyelesaikan masalah lampu Jalan Holtekamp.
Koordinasi ini menyusul lampu Jalan Holtekamp merupakan aset milik Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Papua. “Kita harus tuntaskan dulu koordinasinya dari sisi kita diizinkan atau tidak. Selanjutnya dari sisi aturan. Apakah dapat dimungkinkan lampu jalan diinisiasi oleh Pemkot Jayapura bersama DPRD Kota Jayapura,” katanya.
Noldy juga meminta saran dan pendapat dari PLN berkaitan kondisi jaringan listrik sepanjang 7,3 km ini. “Seluruh instalasinya masih layak berfungsi atau tidak mengingat kondisi lampu yang padam,” tanyanya.
Berkaitan dengan anggaran, Penjabat Wali Kota Jayapura telah memerintahkan untuk mengajukan ke DPRD melalui beberapa mekanisme. Selain itu perlunya ada kesepakatan antara Pemkot Jayapura dan DPRD Kota Jayapura tentang pengajuan sebelum penanganan.
“Mekanismenya ada dua, kalau nilainya tidak melebihi Rp 1 miliar akan diposkan di Pos Anggaran ABT Tahun 2024. Lalu, bisa langsung menunjuk kontraktornya yang mempunyai kompetensi di bidang itu. Akan tetapi kalau di atas Rp 1 miliar, harus melewati proses pelelangan,” terangnya.
Ia berharap Penjabat Wali Kota Jayapura dapat menyetujui dengan menandatangani surat yang ditujukan kepada Balai Jalan dan Jembatan Provinsi Papua. “Kami harus terus melakukan penanganan secepatnya secara aturan dan tidak boleh bergerak tanpa aturan,” katanya. ***(Natalya Yoku)
