KABARPAPUA.CO, Timika — Bupati Jayawijaya Atenius Murip menghadiri kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-tanah Papua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran pemerintah daerah lainnya.
Forum strategis tersebut mengusung tema “Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Rangka Mewujudkan Papua yang Lebih Sejahtera.”
Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan di Papua, terutama terkait implementasi kebijakan otonomi khusus (otsus) Papua, serta pengelolaan dana pembangunan daerah.
Dalam keterangannya, Bupati Jayawijaya Atenius Murip menyoroti pentingnya pengelolaan dana otsus yang rencananya akan dikembalikan pemerintah pusat dengan nilai mencapai lebih dari Rp2 triliun.
Menurut Atenius, dana tersebut harus dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.
“Dana otsus yang akan dikembalikan pemerintah pusat harus dapat diatur dan dikelola baik, dari perencanaan sampai pendistribusian. Sehingga penggunaannya benar efektif sesuai fungsinya,” ujar Atenius.
Atenius juga menegaskan, pengelolaan dana otsus perlu dilakukan secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengawasan penggunaan anggaran.
“Sehingga program pembangunan dijalankan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua, termasuk daerah pegunungan,” terangnya.
Forum koordinasi tersebut juga menghadirkan sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah pusat sebagai narasumber, di antaranya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah membahas berbagai arah kebijakan serta program prioritas pembangunan Papua tahun 2026.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata di seluruh tanah Papua. ***(Agris Wistrijaya)
