KABARPAPUA.CO, Jakarta– Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi menyerahkan aset Barang Milik Negara (BMN) eks-Balai Arkeologi Jayapura senilai Rp14,6 miliar kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Langkah strategis ini dilakukan untuk mendukung transformasi Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) Tanah Papua sebagai pusat pendidikan yang berbasis pada kekayaan arkeologi, seni, dan sejarah kebudayaan lokal.
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Senin 2 Maret 2026 oleh Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas, dan Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco.
Penyerahan ini mencakup tanah seluas 3.215 meter persegi serta gedung dan bangunan yang selama ini menjadi pusat penelitian arkeologi di Tanah Papua.
Kebijakan ini merupakan bagian dari konsolidasi dan optimalisasi aset pasca-integrasi lembaga-lembaga riset nasional ke dalam BRIN. Pengalihan dilakukan sesuai ketentuan pengelolaan BMN dan telah memperoleh persetujuan Kementerian Keuangan.
Secara substantif, kebijakan ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan fungsi ilmiah, pendidikan, dan pelestarian pengetahuan di wilayah Papua.
Nur Tri mengatakan pengalihan aset bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari strategi penguatan sinergi antarlembaga.
“Aset ini diserahkan kepada Kemdiktisaintek yang akan digunakan untuk kegiatan ISBI Tanah Papua, dan sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Alhamdulillah, proses sudah selesai,” ujarnya.
Ia menekankan orientasi pemanfaatan aset untuk mendukung mandat pendidikan tinggi berbasis seni, budaya, dan riset.
Dari perspektif keilmuan, dimensi paling penting dalam alih status ini adalah keberadaan koleksi ilmiah arkeologi yang masih berada di lokasi eks Balai Arkeologi Jayapura.
Identitas Papua
Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra BRIN, Herry Jogaswara, menjelaskan terdapat artefak yang memiliki nilai strategis sebagai sumber data penelitian.
“Artefak di sana bukan sekadar ‘objek mati’, melainkan bicara tentang identitas Papua. Mengingat, sempat adanya perhatian dari Dewan Adat terkait perpindahan koleksi, kami memutuskan koleksi ilmiah arkeologi ini tetap disimpan di Jayapura sebagai sarana belajar mahasiswa ISBI maupun Universitas Cenderawasih. Namun, pengelolaannya akan tetap disinergikan dengan BRIN sebagai pengguna risetnya,” ujarnya.
Dalam kerangka metodologi riset, BRIN memposisikan artefak tersebut sebagai koleksi ilmiah arkeologi. “Kami di BRIN tidak menggunakan istilah cagar budaya, warisan budaya, atau objek diduga cagar budaya. Tapi kami menggunakan istilah koleksi ilmiah arkeologi. Artinya, benda-benda koleksi yang masih boleh dan bisa dilakukan riset,” tegas Herry.
Penegasan terminologis ini menunjukkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, di mana, koleksi dipahami sebagai sumber analisis empiris yang terus dapat dikaji.
Meskipun kebijakan internal BRIN mengarah pada sentralisasi penyimpanan koleksi di fasilitas terstandar, implementasinya mempertimbangkan konteks sosial dan kultural setempat.
“Seluruh artefak itu memang akan dipindahkan ke Cibinong. Tapi untuk Papua ini tidak mudah. Karena itu pernah ada semacam gejolak dari Dewan Adat. Karena memang ini bicara tentang identitas,” jelasnya.
Hal ini menegaskan bahwa tata kelola koleksi ilmiah arkeologi memerlukan keseimbangan antara standar konservasi nasional dan sensitivitas terhadap nilai identitas komunitas.
Selain koleksi, keberadaan sumber daya manusia peneliti juga menjadi bagian integral dari penguatan fungsi aset. “Kami punya sekitar empat atau lima orang periset. Dan apabila dibolehkan, dan memang ini harapan kami, kami juga ingin para periset membantu juga penguatan riset yang ada di perguruan tinggi maupun di pemerintah daerah,” ujar Herry.
Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya berbasis infrastruktur, tetapi juga pada pertukaran pengetahuan dan penguatan kapasitas akademik lokal.
Dari sisi Kemdiktisaintek, pengalihan ini dipandang sebagai peluang integrasi infrastruktur pendidikan tinggi dengan jejaring riset nasional. “Tentu ini akan kami manfaatkan sebagaimana yang seharusnya. Dan kami juga berharap pemanfaatan aset yang bisa disinergikan,” ujar Badri.
Pendekatan tersebut menempatkan aset negara sebagai simpul kolaborasi antara pendidikan tinggi, riset, dan pengembangan kebudayaan.
Secara konseptual, sinergi ini mencerminkan model tata kelola aset berbasis fungsi ilmiah dan kebermanfaatan publik. Aset strategis negara dikelola tidak hanya untuk menjaga nilai fisiknya, tetapi juga untuk memastikan kesinambungan aktivitas penelitian, pembelajaran, serta pelestarian dan pengembangan pengetahuan.
Dalam konteks Papua, pendekatan ini menjadi penting mengingat kekayaan arkeologi dan sosial budaya yang memiliki signifikansi nasional maupun global. *** (brin.go.id)
