KABARPAPUA.CO, Wamena – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya, Ludya Eruleke Logo, membeberkan 10 isu strategis dalam RPJPD 2025-2045.
Hal ini diungkapkan pada kesempatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kantor Bupati Jayawijaya pada Senin 14 Oktober 2024.
Tahapan penyusunan mulai Kick Off RPJPD yang digelar November 2023 lalu. Penyusunan Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD, Forum Konsultasi Publik yang digelar awal 2024.
“Saat ini dilanjutkan dengan Musrenbang RPJPD yang nantinya akan berlanjut pada pembahasan Ranperda di DPRD Jayawijaya,” kata Ludya.
Ia menjelaskan, bahwa sejak awal tahapan RPJP ini telah melibatkan forum polling dengan metode pertanyaan dari tim akademisi. Hasil poling mendapatkan isu-isu strategis dengan harapan masyarakat.
Pertama agar pelayanan pemerintah lebih mengutamakan transparan dan memuaskan. Kedua, rata-rata penduduk Jayawijaya pada 2045 paling rendah lulusan SMA.
Selain itu masyarakat berharap pada 2045 tak ada lagi masalah keamanan yang mengganggu jalannya pembangunan di Kabupaten Jayawijaya. Hal ini juga tentu masih berkorelasi dengan tingkat pendidikan.
Dimana jika pendidikan masyarakat tinggi, dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan. Kemudian semakin banyak kampung yang maju dan mandiri.
“Jumlah penduduk miskin semakin berkurang, semua benduduk bekerja pada usia 18-50 tahun. Lingkungan semakin berkualitas dan semua penduduk bisa menggunakan teknologi digital,” ucapnya.
Ludya bilang, dari harapan masyarakat ini telah mengemas dalam isu strategis RPJP. Pertama isu strategis penduduk dan ketenagakerjaan dengan kaitan bonus demografi tahun 2025. Kemudian, migrasi dan urbanisasi penduduk semakin tinggi serta Gen Milenial dan Gen Z yang akan mendominasi jumlah penduduk dominan di masa mendatang.
Isu strategis kedua terkait dengan pendidikan, pemuda dan olahraga terkait dengan pembangunan manusia. Lalu, tuntas stunting, wajib belajar usia 12 tahun, pelayanan pendidikan dan kesehatan semakin berkualitas dan terakreditasi.
Isu strategis ketiga terkait dengan kesejahteraan dan kebudayaan, tuntas kemiskinan ekstrem. Kemudian, degradasi budaya yang dapat menghilangkan jati diri serta kualitas perlindungan dan jaminan sosial semakin menjadi penting.
Isu strategis keempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dimana perempuan semakin kritis, mandiri menuntut emansipasi dalam kesetaraan gender serta peran perempuan semakin tinggi dalam ekonomi rumah tangga.
Isu strategis kelima, infrastruktur PUPR yakni perumahan perhubungan komunikasi dan informasi terkait dengan pengembangan transportasi terpadu semakin diperlukan. Dimana jayawijaya dari 40 distrik 39 distrik sudah terakses transportasi jalan darat.
Isu trategis keenam, isu ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Berbicara tumbuh perekonomian yang cepat mandiri, inklusi dan berkelanjutan serta penguatan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.
Isu strategis ketujuh, politik dan demokrasi. Bertambahnya jumlah partai politik masyarakat semakin cerdas dalam berpolitik dan demokrasi .
Isu strategis kedelapan, keamanan dan ketentraman ketertiban umum. Kemudian, isu strategis kesembilan terkait pemberdayaan desa dan masyarakat desa terkait dengan bertambahnya dana pembangunan desa dan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.
Isu strategis kesepuluh, regulasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dimana adanya transformasi kinerja birokrasi ASN serta tuntutan pemekaran wilayah distrik serta orientasi pelayanan publik lebih ke kepentingan masyarakat.
“Dari isu ini, kami mengemas dalam bentuk visi RPJP Kabupaten Jayawijaya 2025-2045, adalah “Terwujudnya Jayawijaya Maju, Berbudaya dan Berkelanjutan”, pungkasnya. *** (Stefanus Tarsi)
