Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

PERISTIWA · 25 Mar 2024 15:33 WIT

ASN Demo Kantor Gubernur Papua, Desak Mendagri Copot Ridwan Rumasukun


					ASN saat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin 25 Maret 2024. (KabarPapua.co/Imelda) Perbesar

ASN saat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin 25 Maret 2024. (KabarPapua.co/Imelda)

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Solidaritas Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan masyarakat Papua menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin 25 Maret 2024.

Mereka mendesak Menteri  Dalam Negeri (Mendagri) mencopot Penjabat Gubernur Papua, Ridwan Rumasukun dan Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur.

Pantauan KabarPapua.co, aksi unjuk rasa berlangsung mulai pukul 9.30 WIT. Pengunjuk rasa datang dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan sejumlah tuntutan.

Salah satunya meminta kejelasan soal honorer dan tenaga kontrak Provinsi Papua yang belum ada SPJM dan pengangkatan non-ASN 2024. Spanduk lain soal penolakan terhadap Karsuadi sebagai Plt Kepala Dinas Sosial Kependudukan.

Tak hanya itu, Solidaritas ASN juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kapolri segera mengusut tuntas penerimaan pajak air dan permukaan PT Freeport Indonesia sebesar Rp1,4 triliun.

“Kami meminta KPK RI menindaklanjuti hasil temuan hasil BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Papua  Tahun 2022 atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan,” ucap Benjamin Wayangkau, Sektretaris Penanggungjawab SAMP membacakan tuntutan.

Ancam Duduki Kantor Gubernur Papua

ASN saat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Senin 25 Maret 2024. (KabarPapua.co/Imelda)

Benjamin juga meminta Mendagri segera membatalkan SK pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 15 Maret 2024.

“Kami menolak proses pelantikan Pejabat Eselon III, sekretaris dinas, badan, dan kesekretariat yang ditunjuk sebagai Plt Kepala Dinas pada 40 OPD di lingkungan Pemerintahan Papua,” desaknya.

Benjamin menyebut tuntutan itu atas dasar PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga berkaitan dengan semangat pemekaran DOB per wilayah adat di Papua, serta penyajian rancangan renja SKPD Papua dan Kabupaten/Kota.

“Kami, Solidaritas ASN dan masyarakat Papua akan menduduki Kantor Gubernur Papua sampai waktu yang tidak ditentukan, jika aspirasi kami tidak ditanggapi serius,” tandasnya.

Rencananya usai melakukan unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua, Solidaritas ASN akan melanjutkan orasi di Kantor DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua. *** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 175 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Dijerat Pasal Makar, 4 Pionir Republik Melanesia Terancam Penjara 20 Tahun

18 April 2024 - 00:12 WIT

Imigrasi Jayapura Proses Hukum 8 WNA Papua Nugini Pelanggar Keimigrasian

17 April 2024 - 19:09 WIT

Pelamar Rekrutmen Polri di Kota Jayapura Capai 1.169 Orang

17 April 2024 - 17:46 WIT

2 Pemuda Mabuk Bobol Rumah di Kota Jayapura, Gondol Kulkas hingga Mesin Cuci

17 April 2024 - 16:15 WIT

Polisi Gerebek Penjual Miras Ilegal di Abepura, Ratusan Botol Siap Edar Disita

17 April 2024 - 15:44 WIT

Tukang Ojek di Paniai Berlumuran Darah Ditikam OTK

16 April 2024 - 22:26 WIT

Trending di PERISTIWA