KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ratusan masyarakat asli Port Numbay menutup akses masuk Kantor Wali Kota Jayapura pada Kamis 27 Juni 2024.
Aksi ini merupakan bentuk protes terkait pengumuman hasil pengangkatan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tanggal 25 Juni 2024.
Masa terbagi menjadi 4 kelompok dan menduduki akses keluar masuk Kantor Wali Kota Jayapura yang berlokasi di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Papua. Masa membawa spanduk dengan berbagai tulisan tuntutan, sebagai berikut.
- Pemberkasan ulang yang dilakukan oleh wali kota melalui kepala OPD dianggap tidak sesuai dengan janji kedua Pejabat Wali Kota Jayapura, Franz Vicky dan Christian Sohilait.
- Formasi CASN yang diumumkan tidak mengalami perubahan akan tetapi hanya mengalami pengurangan jumlah. Ini disinyalir masih banyak nama-nama siluman yang diakomodir.
- Kami minta untuk Penjabat Wali Kota Jayapura menunda hasil tersebut dengan rencana pelaksanaan tahapan selanjutnya sampai janji kedua Pj Wali Kota Jayapura direalisasikan. Kami menganggap kedua Pj Wali Kota telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat asli Port Numbay.
- Kami minta DPR Kota Jayapura untuk memanggil pj wali kota, sekda dan kepala BKKP serta seluruh kepala OPD untuk melakukan verifikasi faktual terkait nama-nama yang lolos formasi CASN 2024 sejumlah 820 orang.
- Penyampaian pada poin 3 bahwa yang terakomodir dalam masa kerja sekurang-kurangnya 5 tahun, sedangkan di lapangan tidak sesuai surat pengumuman.
- Kami masyarakat adat Port Numbay akan melaksanakan aksi lapangan sampai dengan aspirasi kami didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah dan DPRD Kota Jayapura.
Selain 6 tuntutan utama, masyarakat juga meminta Kepala BPKP segera mengundurkan diri, karena tidak mampu mengurus pegawai Kota Jayapura.
Masyarakat asli Port Numbay menggelar aksi protes depan Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu 27 Juni 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey, mengatakan permasalahan honorer terjadi sejak 2020 hingga 2022. “Ini mulai pendataan dari semua mulai dari OPD sampai ke kelurahan memunculkan data kurang lebih 3200 honorer sejak 2020,” katanya.
Frans Pekey berujar pada Desember 2023 saat dirinya menjabat sebagai Pj Wali Kota Jayapura telah mengumumkan 1.028 nama honorer. Namun, pengumuman ditunda guna verifikasi ulang.
“Dan dari hasil verifikasi 1.028 nama berkurang menjadi 820 sesuai keterangan tanpa merubah nama yang ada,” ungkapnya.
Tahun lalu, kata Frans Pekey, KemenPAN-RB telah menyetujui formasi 2.000 honorer untuk Kota Jayapura. 2.000 nama tersebut sudah termasuk masyarakat non-Papua.
“2.000 nama itu masih ada dan masih tetap ada dalam data base. Mereka terdiri dari masyarakat asli Port Numbay, OAP dan saudara-saudara kita dari luar (pendatang),” bebernya.
Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey menerima aksi masyarakat Port Numbay, Rabu 27 Juni 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Ia menjelaskan, 2,000 nama formasi honorer yang ada tetap akan dilakukan proses yang sama yakni verifikasi ulang. Saat ini kepegawaian sedang menyusun nama namanya disertai dengan jabatannya.
Frans Pekey juga telah meminta seluruh pimpinan OPD untuk membuka secara transparan nama-nama tersebut. “Saya akan buka transparan biar semua lihat, baik yang sekarang yang keluar 820 maupun yang nanti sisanya,” katanya.
Terkait 820 nama yang akan mengikuti tes pada awal Juli mendatang, Frans Pekey mengaku sudah mengkomunikasikan dengan Penjabat Wali Kota Jayapura untuk ditunda.
“Kita akan tunda, kita akan menyelesaikan dulu yang pertama adalah mengenai validasi ulang data. Lalu, kita akan kirim langsung ke masing-masing OPD, distrik dan kelurahan untuk diverifikasi ulang. Kita akan lakukan dalam waktu yang sesingkat singkatnya,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan masyarakat masih memblokade jalur utama Kantor Wali Kota. Mereka menyerukan tidak akan membuka blokade hingga mendapat jawaban atas tuntutan tersebut. *** (Natalya Yoku)
