KABARPAPUA.CO, Nabire – Pemprov Papua Tengah menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT PLN (Persero) untuk mewujudkan program Papua Tengah terang. PKS tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu.
Perjanjian kerja sama dilakukan Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.sos., MM dan GM PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, Rabu 29 Mei 2024.
Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik turut hadir bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray. Tak ketinggalan Manajer PT PLN UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menjelaskan Papua Tengah Terang merupakan satu dari 10 program prioritas Pemprov Papua Tengah.
Adapun MoU bersama PLN berisi soal penyambungan baru jaringan PLN. Kemudian, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
“Khusus untuk PLN kita hari ini menggelar PKS. Di mana Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah telah menganggarkan subsidi token listrik gratis bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat asli Papua,” jelasnya.
Token Listrik Gratis bagi Masyarakat
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk teken Perjanjian Kerja Sama dengan PLN, Rabu 29 Mei 2024. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Khusus token listrik gratis, menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah program pemerintah pusat pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstream 0 persen 2024.
“Program token listrik gratis ini semua bersumber dari APBD Provinsi. Harapannya kedepan melalui program ini semua daerah di Papua Tengah bisa terang. Ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin rumah-rumah masyarakat bisa terang,” pungkasnya.
Ribka Haluk meyakini Papua Tengah terang dapat kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Sebab pemerintahan, perekonomian, UMKM, pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.
“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire,“ ucapnya.
Sinergi Sejahterakan Masyarakat
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk bersama GM PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, Rabu 29 Mei 2024. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Sementara itu, GM PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengungkapkan PKS ini merupakan hal yang pertama kali terjadi. PKS ini merupakan wujud sinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“PKS ini merupakan hasil sinergitas menyatukan niat baik yang sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dengan PLN. Tujuannya agar masyarakat di pelosok dapat menikmati manfaat listrik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan OAP di Papua Tengah,” katanya.
Setelah PKS ini, PLN akan melakukan pendataan daerah dan masyarakat yang mana saja layak mendapatkan subsisi token listrik gratis. “Setelah ini kita akan bersama-sama menginventarisir siapa dan dimana saja masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ungkapnya.
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, kat Budiono, PLN juga akan memperbesar jaringannya dari 2 unit pengelolanya menjadi 6 unit. Kini bahkan di setiap provinsi baru sudah ada yang mengelola listrik pedesaan sendiri.
“Kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah ada. Untuk itu kami menjadi lebih fokus lagi untuk melistriki seluruh masyarakat di Papua Tengah ini,” ujarnya.
Untuk sistem kelistrikan khusus di Nabire, Budiono bilang, sudah lebih dengan daya mampu 40 MW dengan beban puncaknya 25 MW dan masih ada 15 MW cadangan. Sementara kebutuhan untuk pusat perkantoran 5 MW, sehingga masih ada 10 MW cadangan.
“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire pasca DOB. Khusus untuk perkantoran, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Bumi, sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green energi,” ungkapnya. *** (Siaran Pers)
