KABARPAPUA.CO, Nabire – Penjabat Gubernur Papua Tengah, DR. Ribka Haluk, S.Sos, MM membuka Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-20245.
Musrenbang berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin 13 Mei 2024. Seluruh pejabat SKPD Pemprov Papua Tengah dan para Kepala Bappeda di 8 Kabupaten Cakupan turut hadir.
Dalam sambutannya, Ribka Haluk menginginkan penyusunan draf RPJPD lahir dari aspirasi masyarakat. Ia juga mengingatkan pejabat SKPD tidak boleh semaunya sendiri dalam penyusunan draf.
“Kita harus melibatkan masyarakat dalam menyusun RPJPD. Tidak boleh maunya pejabat SKPD, karena yang akan merasakan manfaatnya adalah masyarakat,” katanya.
Siapkan SDM Hadapi Bonus Demografi
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk membuka Musrenbang RPJPD 2025-2045, Senin 13 Mei 2024. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Ribka Haluk juga mengingatkan SPKD tidak tidak boleh lupa pada 2045 akan masuk bonus demografi. Maka itu, Pemprov Papua Tengah harus mempersiapkan sumber daya manusia bekualitas yang juga selaras dengan RPJPN.
Musrenbang RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Hal ini agar bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
“Pelaksanaan Musrenbang ini sangat penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJPD 20225-2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Penyusunan RPJPD Papua Tengah harus diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045,” tekannya.
8 Misi Papua Tengah Wujudkan Visi RPJMD
Peserta Musrenbang RPJPD Papua Tengah 2025-2045, Senin 13 Mei 2024. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Ia bilang, Papua Tengah telah merancang visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 yaitu terwujudnya Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi itu, pihaknya telah menetapkan 8 misi Provinsi Papua Tengah.
Pertama, mewujudkan transformasi sosial dengan memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Kedua, mewujudkan transformasi ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal.
Ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat memantapkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah.
Kelima memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. Keenam mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata dengan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah.
Tertujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, terutama pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar dan tertentu. Terakhir mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.
Ribka Haluk berharap akademisi bersama staf ahli gubernur serta Bappeda untuk membeda 8 misi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, ia juga berharap adanya masukkan ke pemerintah apakah 8 misi selaras dengan tema Musrenbang dan sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah merupakan perwujudan dari visi Provinsi Papua Tengah yang harus didukung dengan komitmen dan kepemimpinan pemerintah provinsi yang kuat dan demokratis serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi,” pungkasnya. *** (Siaran Pers)
