KABARPAPUA.CO, Wamena- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Dr.Velix Vernando Wanggai, S.IP.,M.PA mengklaim proses pencoblosan pada Pemilu 2024 di 8 kabupaten cakupan berjalan dengan baik. Walau begitu ada sejumlah persoalan yang terjadi di seputaran Wamena Kota.
Dia merinci dalam proses pendistribusian logistik pemilu, khususnya di Wamena, terdapat 3 klaster persoalan yakni klaster TPS yang sudah dilaksanakan sejak pagi dan sampai saat ini sedang proses penghitungan suara.
Klaster kedua, TPS sudah tersedia, namun dari sisi data dan kesiapan logistik pemilu tak disiapkan dengan baik. Misalnya di TPS 16, sejak pagi sudah disiapkan tempatnya, namun daftar DPT tidak ada, sehingga pemilih masing menulis secara manual datanya dan pencoblosan baru terlaksana pada pukul 13.15 WIT.
Lalu, klaster ketiga terdapat salah satu kampung di sekitaran Hom-Hom, masyarakat antusias memilih, namun TPS tidak ada. Di sisi lain, ada TPS, namun logistik belum disalurkan.
“Persoalan klaster ke-3 ini harus diselesaikan, karena satu kelurahan terdapat 21 TPS yang logistiknya baru disalurkan,” katanya.
Hal lainnya adalah di klaster kedua, pencoblosan dilaksanakan, namun kekurangan kertas suara. “Kekurangan kertas suara presiden hampir ditemukan di beberapa TPS,” jelas Velix.
Dengan masalah ini, langkah pemerintah adalah melakukan pemantauan hingga evaluasi. Pihaknya juga ingin mengetahui langkah dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu untuk menuntaskan persoalan yang sedang terjadi.
“Sejumlah persoalan ini terdapat di seputaran Wamena Kota. Sedangkan pada 7 kabupaten lainnya di pegunungan, pemilu berjalan dengan baik,” jelasnya.
Di Kabupaten Nduga misalnya, pemilu berjalan dengan baik. Begitu pun di Kabupaten Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah dan kabupaten lainnya.
“Secara keseluruhan, pemilu di Papua Pegunungan berjalan baik. Kami berterima kasih kepada penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tugasnya pada pesta demokrasi ini. Walau proses penyelenggaraan pemilu yang baru dilakukan pertama kali di Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan proses panjang, dari kesiapan SDM mulai dari kabupaten hingga provinsi,” katanya.*** (Stefanus Tarsi)
