KABARPAPUA.CO, Nabire — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar kuliah umum tentang Otonomi Khusus Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah.”
Kegiatan menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber dan diikuti para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan OPD, kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Papua Tengah ini, digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan, keberhasilan pemerintahan Papua Tengah sangat ditentukan kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.
“Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Djohermansyah.
Sebagai daerah otonom baru, kata Djohermansyah, Papua Tengah juga menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, kapasitas aparatur, pengelolaan aset, serta ketersediaan data.
“Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien,” terangnya.
Dalam konteks Otonomi Khusus, Djohermasyah menegaskan, kewenangan dan dukungan fiskal harus diikuti tata kelola yang baik serta disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Papua Tengah.
“Program pemerintah juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, karena kondisi masyarakat pesisir, pegunungan, dan pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda,” paparnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Papua Tengah didorong untuk terus memperkuat kapasitas aparatur, kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. ***(Humas Pemprov Papua Tengah)
