KABARPAPUA.CO, Jayapura – PT Aviasi Puncak Papua (Amolle Air), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak, Provinsi Papua Tengah yang bergerak di bidang penerbangan, resmi memasuki babak baru.
Perusahaan di bidang penerbangan ini melakukan perombakan besar di jajaran manajemen dan menetapkan target baru, guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemkab Puncak, Papua Tengah.
Langkah strategis ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2025 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2026, yang digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura, Papua, Kamis, 7 Mei 2026.
Rapat tersebut dihadiri langsung Bupati Puncak Elvis Tabuni selaku pemegang saham utama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Thomas Tabuni, Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Puncak Nenu Tabuni, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Beberapa poin krusial dalam RUPS ini adalah perubahan struktur kepengurusan. Jabatan direktur kini dipercayakan kepada Yokius Tabuni. Sementara di jajaran dewan pengawas, Nenu Tabuni menjabat sebagai komisaris utama, didampingi Kalius Yarinap sebagai komisaris kedua, dan Gerard Ferdinando Helan (Plt. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Puncak) sebagai komisaris ketiga.
Terkait kontribusi daerah, manajemen menyepakati kenaikan nilai kontribusi PAD. Jika sebelumnya kontribusi hanya sebesar Rp1.000.000 per penerbangan, kini ditingkatkan menjadi Rp2.500.000 per flight (terbang), serta direncanakan akan ada penambahan satu unit armada baru pesawat yang akan didatangkan tahun anggaran 2027.
Bupati Puncak Elvis Tabuni menegaskan, RUPS ini bukan ajang mencari kesalahan masa lalu, melainkan bentuk tanggung jawab untuk memastikan BUMD dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata.
“Saya berharap seluruh jajaran manajemen yang baru, harus mengelola secara terbuka dan jujur. Ke depan, PT Aviasi Puncak Papua harus menjadi perusahaan daerah yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta PAD Kabupaten Puncak,” kata Elvis.
Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menambah modal untuk mendatangkan armada pesawat baru, guna menggantikan satu unit pesawat yang mengalami musibah kebakaran pada tahun 2025.
“Kami di DPRK Puncak mendukung penuh. Anggaran akan ditetapkan pada APBD Induk 2027. Untuk jangka pendek, agar pelayanan tetap berjalan, kami akan membiayai penggantian mesin baru (overall) pada unit pesawat yang ada saat ini,” terang Thomas.
Thomas juga menekankan pentingnya faktor keselamatan mengingat geografis di Kabupaten Puncak yang ekstrem. Sehingga menyarankan agar manajemen mengombinasikan pilot lokal dengan pilot asing yang memiliki jam terbang tinggi.
“Kehadiran pesawat ini menggunakan uang rakyat Puncak. Namun selain usaha ini untuk mendatang PAD bagi Pemkab Puncak, tapi pelayanan dan keselamatannya juga harus menjadi prioritas utama,” jelas Thomas.
Direktur PT Aviasi Puncak Papua, Yokius Tabuni, mengonfirmasi bahwa agenda utama pasca-RUPS adalah eksekusi pembelian pesawat baru dan perbaikan mesin unit lama.
“Kami sudah mengusulkan pembelian pesawat baru dengan skema uang muka atau down payment (DP) terlebih dulu. Sehingga tahun depan armada baru bisa tiba,” kata Yokius.
Sementara untuk target PAD Rp2,5 juta per flight (terbang), kata Yokius, pihaknya akan berupaya maksimal memenuhi keputusan Pemkab Puncak selaku pemegang saham. ***(Diskominfo Puncak)
