KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura — Pengelolaan kawasan perbatasan Republik Indonesia (RI)-Papua Nugini (PNG) di Papua kembali menjadi perhatian serius Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam kunjungan kerjanya ke Kota Jayapura, Papua.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, perbatasan bukan sekadar jalur keluar masuk antarnegara, melainkan wajah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Isu perbatasan ini berkaitan langsung dengan integritas bangsa, kedaulatan teritorial, serta kehadiran negara. Karena itu, pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat perbatasan harus jauh lebih baik,” ujarnya
Komisi II DPR RI mencatat sejumlah persoalan di lapangan, mulai dari ketidakjelasan batas, pergeseran patok, hingga minimnya pemeliharaan fisik. Aktivitas lintas batas nonresmi juga dinilai berpotensi menimbulkan masalah hukum dan keamanan.
“Pembangunan perbatasan tidak bisa hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi harus menyentuh dimensi sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Rifqinizamy.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menegaskan pentingnya pembangunan perbatasan yang menyeluruh dan berkeadilan.
“Pembangunan perbatasan tak hanya menyangkut kedaulatan dan keamanan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, pembangunan ekonomi, serta penguatan identitas kebangsaan,” kata Aryoko.
Aryoko mengakui tantangan besar yang dihadapi Papua, mulai dari luas wilayah, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, hingga dinamika sosial masyarakat.
Namun, dia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara yang maju, aman, dan berdaya saing.
Menurut Aryoko, upaya itu diwujudkan melalui pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Kami siap berikan dukungan data, informasi, dan kerja sama demi terwujudnya pengelolaan perbatasan yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” terang Aryoko.
Komisi II DPR RI berharap kunjungan kerja ini menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret bagi pemerintah pusat dan daerah.
Sehingga pembangunan kawasan perbatasan Papua benar-benar mencerminkan kehadiran negara sekaligus memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI. ***(Imelda)
