KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyebutkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses layanan, hingga kesenjangan pemenuhan gizi di sejumlah wilayah.
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak bisa dilakukan secara biasa-biasa saja, melainkan harus dirancang secara terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan memperhatikan konteks lokal serta kearifan masyarakat setempat.
“Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, sekolah, puskesmas, aparat keamanan, serta mitra pembangunan menjadi kunci keberhasilan program MBG,” kata Aryoko, Kamis 22 Januari 2026.
Aryoko bilang, seluruh pemangku kepentingan harus menjadikan program MBG sebagai tanggung jawab kolektif.
“Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan integritas semua pihak dalam menjalankan peran masing-masing,” katanya.
Pemprov Papua memastikan program MBG tidak hanya fokus pada penyediaan makanan, tetapi juga terintegrasi dengan edukasi gizi, perilaku hidup bersih dan sehat, serta sanitasi yang layak.
Pada acara tersebut, Pemprov Papua bersama UNICEF melalui Yayasan Gapai Harapan Papua menyerahkan dokumen Program MBG berupa materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta standar operasional prosedur (SOP) kepada sekolah, puskesmas, dan SPPG pendampingan.
“Penyerahan dokumen tersebut sangat penting dilakukan untuk menjamin keseragaman standar, konsistensi pelaksanaan, serta perlindungan terhadap keamanan dan kualitas pangan bagi anak-anak Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pangan Papua, Sri Utamimengakui koordinasi antara petugas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Dinas Pangan belum berjalan optimal. Hal ini dilakukan guna memastikan bahan pangan pokok yang digunakan dalam menu harian MBG dapat terpenuhi dengan baik.
Bahkan, Dinas Pangan setempat berharap menu MBG tidak terpaku pada satu jenis bahan pangan, seperti beras dan daging ayam, tetapi memanfaatkan produk lokal Papua.
“Kalau bisa jangan pakai beras terus. Kita harus menggunakan produk-produk lokal, seperti sagu bakar, papeda, ubi-ubian, dan sumber protein lain. Daging juga jangan terpaku pada ayam, bisa diganti dengan ikan karena sumber daya ikan kita cukup tinggi,” katanya.
Menurutnya, variasi menu yang beragam, bergizi, dan aman sangat penting untuk mendukung tujuan MBG. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membangun koordinasi yang lebih intensif.
“Kami sangat perlu berkoordinasi mulai hari ini, sehingga ketersediaan menu yang di makan anak-anak bisa terjamin. Kami juga perlu datang ke dapur-dapurnya, dan itu selama ini belum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Pihaknya menjamin ketersediaan pangan lokal dalam mendukung MBG di Papua akan terpenuhi, meskipun pada periode tertentu seperti menjelang hari keagamaan nasional (HBKN) perlu tambahan pasokan dari luar daerah. *** (Katharina)
