KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bekerja sama dengan UNICEF dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menggelar kegiatan Orientasi Keamanan Pangan dan Standar Gizi bagi para penjamah pangan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Kegiatan ini menghadirkan perwakilan dari 3 SPPG sebagai percontohan dari total 23 SPPG yang tersebar di Kota Jayapura, Jumat 21 November 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program nasional bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA/SMK.
Melalui orientasi ini, para penjamah makanan dibekali pemahaman dan keterampilan tentang tata kelola pangan yang aman, higienis, serta sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menekankan, orientasi ini sangat penting karena langsung berkaitan dengan kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada siswa.
“Orientasi bagi penjamah SPPG ini sangat penting karena menyangkut gizi, kualitas, dan produksi dari MBG. Ini adalah program nasional dan kita di Kota Jayapura harus memastikan bahwa seluruh anak sekolah bisa menikmati makanan bergizi gratis dengan aman dan sesuai standar,” katanya.
Rustan menyebut seluruh proses mulai dari pemilihan bahan baku seperti sayur, telur, ikan, hingga beras semua harus memenuhi standar keamanan pangan. Selain itu, peralatan yang digunakan juga harus higienis, dan petugas MBG wajib diperiksa kesehatannya secara berkala.
“Semua ini memiliki prosedur. Ada standar terkait bahan, masa penyimpanan, cara memasak, hingga durasi pengemasan dan pengantaran. Jika tidak dipahami, hasil akhirnya akan menyimpang dari SOP. Karena itu mereka harus benar-benar memahami orientasi ini agar makanan yang diterima para siswa tetap higienis, bergizi, dan layak konsumsi,” jelasnya.
Menurut Rustan, dapur pengolahan pangan harus memenuhi standar kesehatan mencakup seluruh tahapan mulai dari mengkonsumsi makanan, tahapan cuci tangan hingga menikmati makanan harus berjalan sesuai pedoman.
“Kegiatan orientasi diharapkan dapat dilanjutkan hingga seluruh SPPG di Kota Jayapura mendapatkan pelatihan. Ke depan jangan hanya 3 SPPG. Semua SPPG harus tahu dan menerapkan standar ini,” katanya.
Saat ini, kata Rustan, ada 23 SPPG di Kota Jayapura, dan satu SPPG bisa mengelola 2.500–3.000 porsi MBG dari berbagai jenjang pendidikan. “Ini harus menjadi tolak ukur agar program berjalan tertata, aman, dan berdampak baik bagi anak-anak kita,” katanya.
Perwakilan UNICEF Papua, Aminuddin Mohamad Ramdhan menyambut baik kegiatan orientasi ini sebagai langkah awal memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasi program MBG.
“Hari ini kami melakukan orientasi kepada 3 SPPG dari total 23 SPPG di Kota Jayapura. UNICEF hadir untuk memberikan contoh dan inovasi bagaimana peran lintas sektor bisa dilakukan dalam mendukung MBG,” kata Ramdhan.
Menurut Ramdhan, pelatihan ini dirancang untuk memastikan kualitas dan higienitas makanan saat dikonsumsi siswa. Di saat bersamaan, UNICEF juga memberikan contoh kepada pemerintah daerah mengenai bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berperan memperkuat program makanan bergizi gratis.
“Contohnya, peran sektor kesehatan dalam memastikan kualitas dapur melalui sertifikasi yang ada. Program rutin pemerintah seperti penanggulangan stunting harus terintegrasi dengan MBG agar manfaatnya bagi anak semakin besar,” terangnya. ***(Natalya Yoku)
