KABARPAPUA.CO, Serui – Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, menekankan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baik dan hati-hati di tengah kondisi fiskal yang semakin ketat. Hal ini disampaikan saat memimpin apel gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Kepulauan Yapen, Serui, Senin, 22 September 2025.
Apel gabungan ini turut diikuti Wakil Bupati Kepulauan Yapen Roi Palunga, Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kepulauan Yapen Harold Wenno, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Yapen.
Dalam amanatnya, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy juga mengaku prihatin dengan keterbatasan fiskal yang berdampak pada keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Bersyarat (TPB) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Benyamin, kondisi ini bukan karena kelalaian pemerintah daerah, melainkan akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mengurangi pagu APBD.
“APBD yang kita ajukan dalam KUA-PPAS sebesar Rp1,044 triliun, namun setelah efisiensi berkurang lebih dari Rp100 miliar. Belanja gaji dan TPB yang bersumber dari DAU sudah habis, apalagi DAU kini dibagi ke sektor kesehatan dan pendidikan, sehingga ruang fiskal kita semakin sempit,” jelas Benyamin.
Benyamin menambahkan, meskipun TPB telah dianggarkan, pembayaran penuh hingga Desember 2025 tidak dapat dilakukan karena keterbatasan dana. Pemerintah daerah akan berupaya melakukan penyesuaian agar tidak menimbulkan defisit besar pada akhir tahun.
“Bulan depan kita usahakan TPB triwulan ketiga bisa dibayarkan sesuai kemampuan daerah. Tahun ini tata kelola APBD harus benar-benar baik agar ke depan tidak terulang kondisi serupa,” terang Benyamin.
Benyamin juga mengungkapkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta direktorat terkait untuk mengoptimalkan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun, keputusan pusat justru menurunkan alokasi transfer daerah sehingga ruang fiskal tahun depan diprediksi semakin sempit.
Sementara itu, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga triwulan berjalan baru mencapai Rp17 miliar dari target Rp35 miliar. Artinya, masih ada sekitar Rp18 miliar yang harus dikejar agar target dapat tercapai.
“Inilah kondisi kita saat ini. Kegiatan yang bersumber dari PAD akan sulit direalisasikan jika tidak ada peningkatan. Dibutuhkan kreativitas dan kerja keras seluruh OPD teknis untuk mengoptimalkan potensi daerah,” pungkasnya. ***(Ainun Faathirjal)
