Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

POLITIK · 1 Sep 2025 12:56 WIT

Dugaan Tak Netral di PSU Papua, NSL Petakan Potensi Unjuk Rasa di Jayapura


					Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli. Foto: pribadi Perbesar

Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli. Foto: pribadi

KABARPAPUA.CO , Kota Jayapura– Indonesia diwarnai aksi unjuk rasa di berbagai wilayah. Penyampaian aspirasi masyarakat di publik diikuti dengan kericuhan yang melumpuhkan transportasi umum hingga kerusakan fasilitas publik.

Tidak sedikit korban berjatuhan, baik dari sisi demonstrasi dan kepolisian. Aksi demo tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga kota-kota lain, seperti Bandung, Surabaya, Makassar, hingga Medan.

Demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota DPR. Akan tetapi kemudian meluas menjadi kemarahan terhadap kepolisian.  Apakah di Papua juga berpotensi terjadi unjuk rasa yang sama? 

Direktur NSL Political Consultant and Strategic Campaign, Nasarudin Sili Luli menyebutkan pasca PSU Pilgub Papua, masih menyisakan persoalan yang mengendap dan belum ada penyelesaian secara transparan dan terbuka untuk memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. 

Aksi unjuk rasa yang saat ini meluas ke berbagai kota di seluruh indonesia, akan menjadi motivasi dukungan solidaritas dari semua elemen, sebab kemarahan masyarakat Papua tentang hasil PSU PIlkada Papua masih mengendap dan belum muncul ke permukaan. 

“Ini tentang merebut kesiapan momentum untuk melakukan aksi unjuk rasa. Apalagi aksi di beberapa daerah menyasar dan mengarah kepada penyelenggara negara dan aparat,” jelasnya dalam pesan tertulis yang diterima kabarpapua.co, Senin 01 September 2025.

Dia menjelaskan korelasi kecurangan dan pelanggaran saat PSU Pilgub Papua bisa menjadi pemantik untuk melakukan konsolidasi meluapkan kemarahan dan ketidakpercayaan kepada hasil PSU Pilkada kemarin. 

Hal ini terkonfirmasi dari dalil permohonan pemohon oleh kuasa hukum BTM -CK dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam gugatan disebutkan  pokok permohonannya dugaan keterlibatan ketidaknetralan dalam PSU Pilkada Papua yaitu Menteri ESDM, Penjabat (Pj) Gubernur Papua, aparat kepolisian, penyelenggara pemilu dan bupati.  Jadi jika dilakukan aksi unjuk rasa, saya kira isu dan momentumnya bersesuaian,” katanya.

Namun, masyarakat Papua adalah masyarakat yang cinta damai, tidak terpancing oleh isu hoaks, yang dapat memecabelah persatuan dan kesatuan.

Sebagai sesama anak bangsa, dirinya berharap dan mengimbau para elit dan tim sukses dari pasangan calon dapat menahan diri, menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menghina apalagi menjatuhkan harkat dan martabat sesama anak bangsa.

“Mari menjaga rumah kita dan selalu bergandengan tangan untuk membangun tanah Papua,” katanya. *** (Katharina/rilis)

Artikel ini telah dibaca 96 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Bahlil Lahadalia Bertekad Maju Caleg Lewat Dapil Papua di Pemilu 2029

25 April 2026 - 19:05 WIT

Nancy Raweyai Pertanyakan Substansi Kunjungan Wapres RI di Papua Tengah

23 April 2026 - 11:22 WIT

Mengenal Tabura, Cara Bawaslu Papua Kawal Suara Rakyat Lewat Literasi

10 April 2026 - 17:04 WIT

Stop Buang Suara Rakyat! Pakar NSL Usul Ambang Batas Fraksi Gantikan Threshold

28 February 2026 - 06:23 WIT

Jansen Monim Perkuat Kepemimpinan Golkar di Kabupaten Jayapura 

12 February 2026 - 16:21 WIT

Dominggus Catuwe Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Sarmi

10 February 2026 - 17:02 WIT

Trending di POLITIK