KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Perlunya melibatkan masyarakat Papua dalam setiap kebijakan pemerintah. Hal ini terungkap dalam dialog dan pertemuan yang difasilitasi Badan Intelejen Negara (BIN) dengan masyarakat dan tokoh adat Papua, di Kota Jayapura, Selasa, 12 Agustus 2025.
Dalam pertemuan itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar dan Tokoh Adat Papua yang juga Ondofolo Sentani, Yanto Eluay, menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan penting demi efektivitas pelaksanaan program pemerintah di tanah Papua.
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan, meskipun masyarakat adat mendukung penuh program pemerintah, tapi implementasinya di lapangan sering kali belum optimal.
Nerlince menyoroti pentingnya pendekatan dalam elemen dasar dalam merancang program. “Kebutuhan anak-anak itu kan orang tua yang tahu. Jadi program harus dibangun dari bawah, bukan dari atas,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ondofolo Sentani, Yanto Eluay menegaskan, bahwa tokoh adat memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Papua dan harus dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Mereka yang punya tanah, mereka yang punya masyarakat. Jadi, kalau ada program yang mau turun, mari bicara sama masyarakat,” terang Yanto.
Yanto juga mengingatkan pemerintah akan sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, yang tak lepas dari peran tokoh adat. Sehingga dia meminta agar pemerintah memberikan kebijakan khusus yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat adat. “Masyarakat adat adalah pemilik sejati tanah Papua,” katanya.
Irwasda Polda Papua, Kombes Polisi Jermias Rontini turut mengapresiasi inisiatif BIN dalam memfasilitasi pertemuan ini. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga dan masyarakat adalah kunci keberhasilan program pemerintah.
“Kami dari kepolisian akan terus mengawal dan mengamankan program pro-rakyat. Transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan harus menjadi prinsip utama,” jelas Jermias.
Jermias berharap pertemuan seperti ini bisa rutin diadakan agar aspirasi masyarakat tersampaikan dengan tepat, dan kehadiran negara benar-benar dirasakan hingga ke pelosok Papua.
Pihaknya berharap pertemuan ini menjadi bukti bahwa pembangunan Papua bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kepercayaan, keterlibatan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal.***(Imelda)
