KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura menggelar aksi demo penolakan program transmigrasi di Papua. Demo berlangsung di lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin 4 November 2024.
Adapun aspirasi yang disampaikan ada 8 poin dibacakan koordinator lapangan Maksi You. Pertama, pemerintah segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua, Papua bukan tanah kosong.
Kedua, negara hentikan PSN dan tarik PSN dari tanah Merauke dan seluruh tanah Papua. Ketiga, negara Republik Indonesia berhenti klaim tanah adat.
Keempat, kami aliansi BEM Se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh 6 provinsi di tanah Papua. Kelima, segara segera berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi orang asli Papua.
Keenam, negara hentikan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Ketujuh, Negara Republik Indonesia segera berikan hak keputusan kolektif kepada rakyat sesuai undang-undang Otsus yang berlaku.
Kedelapan, jika tidak tidak menanggapi aspirasi kami. Kami aliansi BEM Se-Kota Jayapura akan melakukan konsolidasi dengan jumlah massa yang besar akan lumpuhkan seluruh Papua.
Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim menerima aspirasi Aliansi BEM se-Jayapura. (KabarPapua.co/Imelda)
Aspirasi dan pernyataan sikap diterima Wakil Ketua Sementara DPR Papua, Herlin Beatrix Monim. “Hari ini kita menerima demo atas surat yang masuk,” ujar Herlin.
Kata Herlin aspirasi ini akan diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui DPD, DPR RI juga presiden melalui kementerian. Untuk meneruskan aspirasi dari mahasiswa ke pemerintah, pihaknya belum dapat memastikan, karena di DPR Papua belum ada pimpinan definitif.
“Kami baru dilantik, belum dibentuk alat kelengkapan dewan. Namun kami akan memperjuangkan aspirasi mereka tetapi tidak boleh memberi kami batas waktu,” katanya.
Menurut dia, perlu adanya edukasi soal program Transmigrasi. Ia mencontohkan manfaat dari Transmigrasi, serta dampaknya bagi masyarakat.
“Intinya perlu ada edukasi, sehingga program yang menjadi program pemerintah itu bisa berjalan supaya masyarakat bisa menerima. Kalau nanti pemerintah menerima aspirasi, kita akan memperjuangkannya,” ungkapnya. *** (Imelda)
