KABARPAPUA.CO, Wamena – Sudah 4 hari aktivitas layanan publik di Kantor Bupati Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, lumpuh. Kondisi ini terjadi sejak Rabu 6 November 2024.
Lumpuhnya aktivitas perkantoran menyusul aksi pemalangan oleh pendemo yang mendesak pemerintah merevisi data honorer K2 yang telah diumumkan. “Sejak Rabu kemarin hingga hari ini Senin, 11/11/2024 kami masih melakukan aksi pemalangan kantor pemerintahan,” kata Koordinator Aksi, Yeremias Kosay, Senin 11 November 2024.
Aksi pemalangan bentuk kekecewaan massa yang tidak terakomodir dalam daftar nama yang lolos administrasi K2. Padahal mereka terhimpun dalam Asosiasi Tenaga Honorer telah mengabdi puluhan tahun di Kabupaten Jayawijaya.
Asosiasi Tenaga Honorer melakukan aksi demo di Kantor Dinas Pendidikan Jayawijaya. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Pendemo pun menuntut pemerintah segera merevisi daftar nama yang sudah diumumkan. Sebab dari 600 orang yang dikategorikan lolos administrasi, ada ratusan lebih nama bukan pegawai honorer di Jayawijaya.
“Ini ada indikasi kecurangan oknum-oknum pemerintahan Jayawijaya yang meloloskan nama-nama siluman itu. Sementara dalam pendemo saat ini masih banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi lama, namun nama mereka tidak ada,” ungkapnya.
Disisi lain, kata Yeremias, jumlah honorer di Jayawijaya ada sekitar 3.000 lalu yang baru diangkat 600 orang. 600 orang ini sebagian besar bukan nama-nama honorer yang benar-benar bekerja.
“Jadi pemerintah stop tipu, sebab kita semua saling mengenal siapa yang benar-benar honor dan siapa yang nama siluman. Setiap OPD sampai tingkat distrik semua pegawai honorer aktif kita tahu. Untuk itu pemerintah segera revisi nama-nama siluman tersebut,” pintanya.
Asosiasi Tenaga Honorer memalang Gerbang Kantor Bupati Jayawijaya. (KabarPapua.co/Stefanus Tarsi)
Yeremias memastikan pelayanan publik tidak akan berjalan hingga pemerintah menjawab aspirasi pendemo. Ia pun menambahkan bahwa jika DPR telah merekomendasikan kepada pemerintah agar nama tersebut diverifikasi kembali.
“Kami harap pemerintah bisa menjawab secara bijak, adil dan transparan kepada pendemo maupun masyarakat umum dalam penyampaian data K2. Jadi coret semua yang nama – nama yang tidak honor dan diganti dengan nama-nama yang honorer sebenarnya dan tidak tebang pilih,” ucapnya.
Pantauan KabarPapua.co pada hari keempat, tidak terlihat ASN yang datang dan melaksanakan tugas di Kantor Bupati Jayawijaya. Beberapa kantor lainnya juga dipalang oleh pendemo. *** (Stefanus Tarsi)
