KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sebanyak 130 guru di Kota Jayapura menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penyerahan SK dilakukan Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait di Lapangan Wali Kota Jayapura usai apel gabungan pada 1 Juli 2024.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatian (BKPP) Kota Jayapura, Robert Betaubun, menyebutkan ada 134 guru telah mengikuti tes pada Februari lalu. Namun, 4 guru belum mendapat SK, karena masalah administrasi teknis.
“Ini merupakan Program Kemendikbud-Ristek dengan jumlah keseluruhan adalah 134 orang, yang SK-nya ditandatangani hari ini sebanyak 130. 4 orang karena ada masalah teknis administrasi, maka diusulkan kembali ke BKN untuk perbaikan,” jelasnya.
Robert mengemukakan, jumlah honorer di Kota Jayapura mencapai 1.000 lebih. Angka tersebut sewaktu masuk dalam data provinsi/
“Waktu kita data itu diluar SMA /SMK, karena formasi honorer ketika itu SMA /SMK masih masuk di provinsi. Sampai sekarang kita masih tata kembali untuk SMA /SMK,” sambungnya.
Regulasi Antara PNS dan PPPK
Penjabat Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait teken SK Guru PPPK, Senin 1 Juli 2024. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Roberth bilang regulasi antara PNS dan PPPK sangat jelas. Ia memastikan perlakuannya semuanya sama, termasuk hak-haknya. Hanya saja PPPK lebih dituntut untuk membuktikan kinerjanya, produktivitasnya.
“Tidak boleh ada diskriminasi antara PNS dan PPPK. UU No 20 Tahun 2023 jelas bahwa aparatur sipil negara itu terdiri dari PNS dan PPPK,” katanya.
Dalam amanat UU No 20 Tahun 2023 pasal 16b, Robert melanjutkan bahwa tenaga kontrak, tenaga honorer itu harus sudah diselesaikan proses pengangkatannya jadi PNS. Hal ini bagi yang berusia di bawah 35 tahun itu bagi formasi sebelumnya (Januari 2015 – 30 Desember 2021),
“Untuk formasi tahun 2024 semua PPPK, Jadi kalau sisanya ada sekitar 2000an semua tuh nanti berproses paling lambat tidak boleh lewat Desember itu sudah harus diangkat jadi PPPK,” ujarnya.
Menyoal formasi CPNS 2024, Robert menegaskan tidak ada. “Tidak ada formasi CPNS umum. Hal ini sesuai komitmen Pemprov Papua ketika itu harus ada dulu penyelesaian honorer baru ada penerimaan formasi umum,” jelasnya. *** (Natalya Yoku)
