11 Tuntutan Cipayung Plus ke DPRP dan Polda Papua, Nomor 8 Ditujukan untuk Menteri ESDM 

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura– Organisasi pemuda dan kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura yang didalamnya tergabung HMI, GMKI, GMNI, dan PMKRI, menggelar unjuk rasa di  DPR Papua dan Mapolda Papua, Senin 1 September 2025.

Dalam orasinya, Cipayung Plus menyuarakan keprihatinan atas berbagai tindakan represif yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. 

“Kami datang ke sini (DPRP) bukan untuk bertemu polisi atau TNI, tapi untuk menyampaikan keluh kesah rakyat Papua kepada DPR Papua,” ujar salah satu pimpinan OKP dalam orasinya. 

Massa yang membawa spanduk, antara lain bertuliskan  “Pajak rakyat dipakai membunuh rakyat”, “RIP Wakil Rakyat”, dan “Turunkan gaji DPR, Naikkan Gaji Guru.”

Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Wakil Ketua I Herlin Beatrix Monim, Wakil Ketua III Supriadi Laling, serta sejumlah ketua fraksi dan komisi menemui para pendemo di pelataran gedung DPR Papua.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan utama yang dibacakan oleh Ketua Umum HMI Cabang Jayapura, Rison Zul Akbar.

Berikut 11 tuntutan tersebut:

1. Turut berduka cita dengan semua tangisan yang mengalir, tulang yang patah, darah yang tumpah dan nyawa yang telah bilang atas semua rentetan peristiwa kebangsaan yang terjadi
2. Mengutuk keras tindakan represif, kriminalisasi dan penghilangan nyawa yang dilakukan oleh aparat negara dalam menghadapi aspirasi mahasiswa, masyarakat, perempuan dan semua pejuang yang berada di NKRI, khusus yang berada di Tanah Papua, 
3. Meminta pihak DPR Papua ikut mendorong investigasi dan penyelidikan yang transparan, profesional dan akuntabel terhadap segala peristiwa represif, kriminalisasi dan terkhususnya pembunuhan yang dilakukan oleh aparat keamanan di NKRI maupun di Tanah Papua. 
4. Meminta Pihak DPR Papua dan Kapolda Provinsi Papua melakukan evaluasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas terhadap institusi aparat keamanan mengenai penanganan aksi dalam antisipasi tentang aksi demonstrasi kedepannya, 
5. Pihak DPR Papua bersama pemerintah daerah harus mendorong upaya-upaya agar tindakan represif oleh militer di tanah Papua yang makin menguat  dapat dicegah dan dihilangkan dengan melakukan pendekatan harmonis dan berkesesuaian dengan kebudayaan setempat.
6. Pihak DPR Papua juga harus ikut mendorong atas evaluasi dan peninjauan kembali berkenaan dengan naiknya gaji dan tunjangan DPR, berhubungan dengan situasi kenegaraan yang defisit dan angka kemiskinan yang sangat tinggi. 
7. DPR Papua juga harus ikut terlibat mendorong disahkannya RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
8. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko IMI Th Papua Provinsi Papua mendesak kepada Menteri ESDM  menghentikan operasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat dan wilayah adat di Tanah Papua yakni, PSN Provinsi Papua Selatan, Blok Wabu Papua Tengah, Nikel di Raja Ampat)
9. Gerakan Cipayung Plus Kota Jayapura bersama dengan Pemuda Katolik dan Badko HMI Tanah Papua Provinsi Papua menuntut kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menghentikan pendroppan dan operasi militer di seluruh Tanah Papua.
10. Membebaskan semua massa aksi yang ditangkap secara nasional maupun lokal
11. Melihat situasi kebangsaan saat ini, maka dari itu pemerintah daerah, Kapolda  Papua, DPR Papua maupun tingkatan kota beserta seluruh elemen mendorong bersama-sama  dengan Cipayung Jayapura, mahasiswa, masyarakat, perempuan, tokoh agama, tokoh adat, paguyuban dan seluruh lapisan elemen masyarakat. 

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai berterima kasih kepada para pendemo yang menggelar aksinya dengan damai dan tertib. “Kami (DPR Papua) berkomitmen untuk mengawal dan menindaklanjuti semua aspirasi yang disampaikan,” ujarnya.

Aksi damai ini menjadi simbol kuat dari semangat toleransi, keberagaman, dan perdamaian yang terus dijaga oleh generasi muda Papua. Para mahasiswa menegaskan bahwa jika aspirasi mereka tidak diindahkan, mereka siap kembali dengan jumlah massa yang lebih besar.  

Datangi Polda Papua

Setelah melakukan aksinya ke DPR Papua, pendemo melanjutkan aksi berjalan kaki yang jaraknya sekitar 300 meter ke Markas Polda Papua.

Di Mapolda Papua, aksi massa  disambut aparat kepolisian di depan pintu masuk. Namun, pada akhirnya massa diperkenankan masuk ke pelataran Polda Papua dan diterima oleh Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani.

“Massa sudah meninggalkan Polda dan akan diantar ke poskonya. Insya Allah, kondisinya aman,” jelasnya.

Polda Papua juga tetap mengantisipasi aksi unjuk rasa susulan yang besok akan dilakukan oleh mahasiswa.“Tentunya kami akan terus mengamankan kondisi ini (keamanan) dan Siaga satu masih berlaku di Papua,” ujarnya. *** (Imelda)