Menu ✖

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

PUBLIK · 11 Mar 2025 22:15 WIT

Wamen Mugiyanto: Pendekatan Berbasis HAM Jadi Landasan Selesaikan Persoalan Papua


					Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin didampingi Kerala Kantor Komnas HAM Papua, saat berkunjung ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Selasa 11 Maret 2025. Foto: Imelda/Kabarpapua.co Perbesar

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin didampingi Kerala Kantor Komnas HAM Papua, saat berkunjung ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Selasa 11 Maret 2025. Foto: Imelda/Kabarpapua.co

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura–  Sepanjang 2024, Komnas HAM mencatat 71 orang tewas dalam 85 kasus kekerasan di Papua.  Data ini disampaikan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto Sipin saat berkunjung ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Selasa 11 Maret 2025.

Dirinya menyebutkan sengaja berkunjunng ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua untuk mendengar langsung laporan tentang berbagai kasus kekerasan hingga penembakan yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sepanjang 2024. 

“Dalam 85 kasus, terdiri dari 55 peristiwa senjata, 14 penganiayaan, 10 pengrusakan, dan 6 kerusuhan. Dengan banyaknya kasus kekerasan ini, kami mengimbau semua pihak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Bumi Cenderawasih,” jelasnya.

Wamen HAM minta semua pihak untuk menahan diri dan menghentikan segala bentuk kekerasan. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memulihkan fasilitas publik yang rusak akibat konflik.  “Pemerintah juga diminta memastikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,” ujar Mugiyanto.

Mugiyanto bilang,  pendekatan berbasis HAM harus menjadi landasan utama dalam menyelesaikan persoalan di Papua.  “Pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi pemahaman dan kesadaran utama semua pihak,” tambahnya.

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey  menyoroti isu kekerasan masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan kebijakan yang efektif di Papua.

 “Kita mau bikin kebijakan apa pun tidak bisa berjalan dengan baik kalau isu kekerasan masih ada. Sebanyak 70 persen masyarakat Papua berada di wilayah konflik kekerasan, baik secara langsung maupun konflik terkait sumber daya,” ungkap Frits.

Frits menambahkan kekerasan telah berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Papua. “Dengan kondisi seperti ini, program-program pembangunan sulit untuk diterima dan dijalankan oleh masyarakat,” tambahnya.

Baik Wamen HAM maupun Komnas HAM Papua sepakat bahwa diperlukan langkah konkret untuk menghentikan kekerasan di Papua. Dengan komitmen dari semua pihak, diharapkan masyarakat Papua dapat hidup dalam suasana yang lebih damai dan sejahtera. *** (Imelda)

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

5 Mahasiswa Uncen Magang di PLBN Skouw

30 June 2025 - 09:54 WIT

Pengurus DPC BMP RI Kabupaten Jayapura Periode 2025-2029 Resmi Dilantik

29 June 2025 - 21:08 WIT

Makin di Depan, SMAN 2 Jayapura Terapkan Pendidikan Digital

24 June 2025 - 22:43 WIT

Sunatan Massal di Polres Jayapura Sedot Animo Warga

24 June 2025 - 14:33 WIT

Cerita Reza, Pasien di RS Bhayangkara Jayapura yang Berobat Gratis dengan KTP

23 June 2025 - 22:30 WIT

Tetesan Kehidupan untuk Kampung Injros

20 June 2025 - 13:23 WIT

Trending di PUBLIK