KABARPAPUA.CO, Kaimana – Wakil Gebernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani mengajak pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat berkolaborasi dalam progam pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menjangkau daerah terpencil.
Hal itu dinyatakan Lakotani saat memberikan sambutannya pada acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VI HIPMI Papua Barat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Krooy Kaimana, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Sabtu, 15 November 2025.
Dihadapan Ketua dan Pengurus DPP HIPMI serta Ketua DPD HIPMI dari berbagai daerah di Indonesia yang turut hadir, pria asal Kabupaten Kaimana ini mengaku sangat berterimakasih dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program MBG.
“Ada data yang kami peroleh menunjukan tingkat partisipasi atau tingkat kehadiran anak-anak untuk ke sekolah dalam beberapa waktu terakhir setelah program MBG itu meningkat. Disamping itu, anak-anak juga mendapat kecukupan asupan gisi,” katanya.
Orang nomor dua di Papua Barat ini menjelaskan jika dalam rapat beberapa saat lalu dengan Badan Gizi Nasional, program MBG di wilayah kota hampir seluruhnya sudah berjalan, namun ada sejumlah daerah terutama daerah-daerah terpencil, terluar dan terisolir yang belum bisa direalisasikan.
Daerah terpencil ini, kata Lakotani, membutuhkan trik tersendiri atau khusus, maka kemudian diajaklah semua pihak,termasuk investor untuk bersama-sama memberikan pelayanan kepada peserta didik yang ada di daerah-daerah terluar, terpencil, terjauh dan terisolir.
“Saya kira seluruh anggota dari HIPMI ini bisa juga mengambil peran untuk ikut mendorong agar program capaian dari penerima manfaat itu bisa terus kita perluas, terutama pada daerah-daerah yang terpencil,” harap Lakotani.
Dihadapan Bupati dan Forkopimda Kaimana serta DPC HIPMI dari tujuh Kabupaten di Papua Barat yang hadir, Lakotani juga menyebut jika presiden berharap agar di akhir tahun ini harusnya capaianya sudah bisa 80 persen.
“Tapi kelihatanya untuk di tanah Papua secara keseluruhan, kita menghadapi berbagai persoalan termasuk transportasi ke daerah-daerah yang memang sulit untuk dijangkau. Kondisi ini juga berdampak terhadap pelayanan dari program-program pemerintah,” sebutnya. ***(Yosias Wambrauw)
