Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA TENGAH · 27 Nov 2023 14:05 WIT

Upaya Pemprov Papua Tengah Tekan Kenaikan Harga Barang Jelang Nataru


					Pertemuan Pemprov Papua Tengah bersama pelaku usaha jelang Nataru. (Foto: Pemprov Papua Tengah) Perbesar

Pertemuan Pemprov Papua Tengah bersama pelaku usaha jelang Nataru. (Foto: Pemprov Papua Tengah)

KABARPAPUA.CO, Nabire–  Pelaksana harian (Plh) Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM menyebutkan Kabupaten Nabire selaku ibu kota provinsi harus mampu mengambil langkah tegas dalam mengambil kebijakan terhadap harga barang jika terjadi kenaikan. 

Namun pelaku usaha dan 15 distributor dapat menyajikan data yang bisa dipertanggungjawabkan . Misalnya berapa rata-rata kebutuhan setiap bulan dan khususnya pada  Desember.

“Saya pikir seluruh distributor sudah memiliki data  atau pengalaman dan kami dari pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasinya, sehingga kami bisa berkoordinasi dengan kabupaten,” katanya.

Anwar Damanik menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi tidak harus menggelar pasar murah, melainkan dapat mengeluarkan anggaran dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada distributor, mengingat akan terjadinya permintaan bahan pokok yang tinggi.

“Misalnya apabila minyak goreng per 1 bulan 1.000 liter tentunya di bulan Desember ini bisa mencapai 2.000 liter. Di sinilah yang harus diintervensi. Lalu kita juga perlu mengingat komoditi lokal seperti cabai, yang diproduksi petani harus dihitung stoknya dan berapa kebutuhan yang diambil dari luar Papua Tengah. Nah ini perlu data lengkapnya,” jelasnya.

Ia juga mengharapkan kepada aparat keamanan untuk membantu arus masuk barang khususnya ke daerah Dogiyai, Deiyai dan Paniai, agar tidak diganggu oleh oknum masyarakat, seperti pemalangan. 

“Nanti kita akan lahirkan kesepakatan bersama. Sehingga diharapkan metode atau kebiasaan lama oleh pelaku pasar dihilangkan dan dalam rapat ini kalua bisa ada keterbukaan harga seperti di swalayan, di sana sudah ada harga khusus dan saya rasa kita bisa membuat harga satuan terendah dan tertinggi harga,” tegasnya.

Ia menambahkan pada perayaan natal dan tahun baru tidak ada ditemukan harga barang mahal dan tidak bisa dijangkau masyarakat serta barang langkah atau ada uang tetapi masyarakat tidak bisa membeli. 

“Kalau uang ada dan barang tidak ada untuk dibeli, itu bahaya. Kami harapkan tidak ada barang yang ditimbun. Kami harapkan di provinsi baru ini tidak membuat kebiasaan baru dengan melakukan keterbukaan atau transparansi yang baru. Tentunya tidak menyampingkan proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha,” katanya. *** (Pemprov Papua Tengah)

Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pj Gubernur Papua Tengah Minta Rekapitulasi Pemilu Dilaksanakan Sesuai Jadwal

28 February 2024 - 19:37 WIT

Elimelek Edowai Dilantik Jadi Pj Bupati Deiyai, Ribka Haluk Titip 6 Hal Penting

23 February 2024 - 19:18 WIT

Ribka Haluk Bareng Suami Coblos di TPS 09, Kompak Seragamaan Batik Papua

14 February 2024 - 14:39 WIT

Pj Gubernur Ribka Haluk Ungkap Tantangan Pemilu di Papua Tengah 

13 February 2024 - 16:58 WIT

Pemprov Papua Tengah Gandeng Pemuka Agama Doakan Pemilu Damai

13 February 2024 - 08:25 WIT

Pj Gubernur Ribka Haluk Ajak Semua Pihak Wujudkan Pemilu Damai di Papua Tengah

9 February 2024 - 22:29 WIT

Trending di KABAR PAPUA TENGAH