KABARPAPUA.CO, Merauke– Inflasi Provinsi Papua Selatan periode Juli 2025 mencapai 5,45 persen (yoy). Angka ini tertinggi sepanjang 2024-2025.
Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua (BI Papua) bersama pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah Kabupaten Merauke melaksanakan panen raya komoditas cabai di Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga pada lahan 40 hektare.
Selain itu, BI Papua bersama pemerintah setempat juga melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyerahan simbolis bantuan sarana prasarana hilirisasi pertanian yang disaksikan Bupati Merauke kepada Poktan Maju Makmur sebagai salah satu pemasok utama kebutuhan cabai di Merauke yang sepanjang tahun telah memproduksi 132 ton, dengan rincian 46,24 ton rawit, 71,285 ton keriting, dan 14,7 ton besar.

di Merauke. Foto: BI Papua
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Faturachman telah melakukan audiensi bersama Gubernur Papua Selatan, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan, Staf Ahli, Sekda serta Pimpinan OPD Pemprov Papua Selatan dalam pengendalian inflasi dan pengembangan kelompok tani potensial di Papua Selatan.
Pekan Qris Nasional
Selain itu, di Merauke dilakukan serangkaian kegiatan Pekan QRIS Nasional (PQN) dan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) untuk mendorong digitalisasi di daerah.
Kegiatan mencakup pasar malam PQN pada 15-18 Agustus 2025 di Monumen Kapsul Waktu Merauke dengan tajuk “Bikin Bangga Merauke, Pakai QRIS”. Tidak hanya mengimplementasi zona QRIS, dalam pasar malam PQN juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah dan QRIS kepada seluruh pengunjung.

Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM TP2DD) untuk mendorong
digitalisasi di daerah. Foto: BI Papua
Dalam HLM tersebut, dilakukan pembahasan dan evaluasi atas capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2024 serta penyusunan roadmap TP2DD, peningkatan literasi dan pemanfaatan kanal pembayaran digital guna meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah kebocoran anggaran. Saat ini, Indeks ETPD Kab. Merauke dinilai sangat baik karena telah mencapai tahap “Digital”
Sementara Indeks ETPD Provinsi Papua Selatan masih perlu terus didorong karena masih berada 1 (satu) tingkat di bawah Digital, yaitu tahap “Maju” *** (Katharina)




















