KABARPAPUA.CO, Serui – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan stok beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi aman.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Yapen, Jefry Max Boy Manderi mengatakan, selain itu, penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 yang sempat terhambat ditargetkan segera dipercepat.
“Distribusi beras SPHP saat ini berjalan melalui Perum Bulog ke sejumlah titik penyaluran. Distribusi dilakukan Bulog ke Rumah Pangan Kita (RPK) di pasar, mitra Bulog, dan kios pangan yang bekerja sama dengan dinas,” kata Jefry, Rabu, 15 April 2026.
Jefry juga menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan, guna memastikan ketersediaan beras SPHP tetap terjaga dan tidak terjadi kelangkaan.
Terkait adanya kekosongan beras di beberapa titik, Jefry menjelaskan, hal itu kemungkinan disebabkan proses distribusi yang masih berlangsung, termasuk pengemasan ulang dari karung besar ke ukuran limakilogram.
Selain memastikan ketersediaan beras SPHP, kata Jefry, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen juga menyampaikan, penyaluran Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026 sempat mengalami keterlambatan.
Menurut Jefry, kendala terjadi pada kemasan beras dan ketersediaan minyak goreng, yang merupakan bagian dari paket bantuan sesuai ketentuan Badan Pangan Nasional (BPN).
“Untuk beras sebenarnya sudah tersedia, namun kami bersama Bulog sempat mengalami kendala pada kemasan. Selain itu, minyak goreng sebagai bagian dari bantuan belum tersedia,” ujar Jefry.
Jefry menambahkan, minyak goreng dijadwalkan tiba di Serui pada 18 April 2026. Sehingga, setelah seluruh komponen bantuan lengkap, distribusi akan segera dilakukan kepada masyarakat.
“Kami targetkan setelah minyak goreng tiba, penyaluran bisa langsung berjalan agar bantuan segera diterima masyarakat. Kami harap percepatan distribusi yang dilakukan memastikan bantuan tersalurkan sesuai target yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.
Jefry juga menyebutkan, sesuai petunjuk teknis, batas akhir penyaluran bantuan CPP adalah 31 Mei 2026. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bulog dan pihak transportasi guna mempercepat distribusi.
Terkait jumlah penerima manfaat, pada periode November hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 8.432 penerima. Sementara pada tahun 2026 terjadi peningkatan, dengan sekitar 5.000 penerima pada Februari dan meningkat menjadi 16.000 penerima pada Maret. ***(Ainun Faathirjal)
