Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA BARAT · 3 Nov 2025 17:20 WIT

Reses di Kaimana, Anggota DPRPB Jamiah Qomariah Fasilitasi Pertemuan SPP


					Anggota DPRPB, Jamiah Qomariah saat bertemu dengan Solidaritas Perempuan Papua (SPP) di Kaimana, Sabtu, 1 November 2025. (KabarPapua.co/Yosias Wambrauw) Perbesar

Anggota DPRPB, Jamiah Qomariah saat bertemu dengan Solidaritas Perempuan Papua (SPP) di Kaimana, Sabtu, 1 November 2025. (KabarPapua.co/Yosias Wambrauw)

KABARPAPUA.CO, Kaimana – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB), Jamiah Qomariah yang sedang reses di Kaimana menjadi inisiator serta memfasilitasi pertemuan konsolidasi organisasi Solidaritas Perempuan Papua (SPP) Kabupaten Kaimana.

Pertemuan yang digelar pada Sabtu, 1 November 2025 di Jalan Nikolas Kabes Kaimana itu, tak hanya menghadirkan perempuan dari delapan suku asli Kaimana tetapi juga perempuan Papua dari berbagai suku asli yang ada di tanah Papua.

Dalam kesempatan ini, berbagai saran, kritik dan masukan disampaikan oleh perwakilan perempuan Papua yang hadir kepada polisitisi dari Partai Demokrat ini.

Menurut mereka, selama ini SPP di Kaimana tidak berjalan maksimal dan terkesan redup bila dibandingkan dengan organisasi perempuan suku Nusantara yang ada didaerah ini.

Banyak diantara mereka juga yang mempertanyakan kepengurusan SPP Kabupaten Kaimana dan meminta untuk dilakukan pemilihan ulang badan pengurus yang baru.

Terkait hal ini, Jamiah usai pertemuan tersebut pada kabarpapua.co menyatakan, SPP merupakan organisasi terstruktur dari pusat dan memiliki kooordinator wilayah di tujuh wilayah adat di tanah Papua.

Diakuinya, untuk tingkat Kabupaten Kaimana, sudah beberapa tahun vakum karena telah berakhirnya masa kepengurusan dan belum adanya petunjuk dari pusat maupun korwil untuk dilakukan musyawarah daerah.

Untuk itu, kata Jamiah, kegiatan hari ini digelar dalam rangka melakukan konsolidasi yang kemundian akan berdampak pada pembentukan kepengurusan yang baru, 

Dikatakan, dalam pertemuan ini terungkap ada surat keputusan (SK) yang telah diberikan, hanya saja belum jelas apakah SK itu hanya bersifat surat mandat untuk membentuk kepengurusan yang baru atau surat itu merupakan SK defenitif.

“Tadi ibu-ibu yang lain maunya pemilihan kepengurusan harus dilakukan dalam ranah yang transparan. Tadi mereka semua agak kaget bahwa ternyata ada SK,” bebernya. ***(Yosias Wambrauw)

Artikel ini telah dibaca 49 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Pengurus DPW Papua Tengah Resmi Dilantik, Target Menangkan Pemilu 2029

22 January 2026 - 23:35 WIT

DPRK Kaimana Terima Dokumen KUA dan PPAS TA 2026

21 January 2026 - 15:20 WIT

SAR Kaimana Ingatkan Masyarakat Perhatikan Kondisi Cuaca Jika Ingin Melaut

21 January 2026 - 13:07 WIT

Penjelasan Bupati Kaimana soal PPPK Paruh Waktu dan 546 CPNS Honorer

20 January 2026 - 11:32 WIT

Kantor Distrik Yamor Dipalang, Ini Tanggapan Bupati Kaimana

19 January 2026 - 19:45 WIT

Siap-Siap Kena Sanksi, Jika Penggunaan Dana Desa Tak Dipublikasikan

19 January 2026 - 11:47 WIT

Trending di KABAR PAPUA BARAT