Menu

Mode Gelap
Antisipasi 1 Desember, TNI Polri Patroli 2×24 jam di Kota Jayapura Pesan Sejuk Polri di Deklarasi Pemilu Ceria Tanah Papua Gedung Perpustakaan SMPN 5 Sentani Terbakar Hibah Pilkada Jayapura Cair 10 Persen, Deposit Kas Daerah Rp23 Miliar Disorot 1 Desember di Jayapura: Polisi Amankan Ratusan Botol Miras Ilegal, Penjual Ngacir

KABAR PAPUA · 19 Jul 2025 14:27 WIT

Pj Gubernur Papua Soroti Realisasi Anggaran OPD hingga Banyaknya Jabatan Plt


					Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni saat menggelar rapat bersama kepala OPD. Foto: Dian Mustikawati Perbesar

Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni saat menggelar rapat bersama kepala OPD. Foto: Dian Mustikawati

KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura–  Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni kembali memimpin rapat bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat 18 Juli 2025.

Rapat kali ini membahas optimalisasi realisasi anggaran dan penataan organisasi. Rapat turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda), para Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Biro, hingga Direktur di lingkungan Pemprov Papua.

Fatoni menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran di seluruh OPD untuk mendukung program prioritas daerah. Dirinya meminta setiap satuan kerja melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien.

“Saya minta realisasi anggaran dimaksimalkan. Anggaran-anggaran yang tidak efisien dikurangi atau dialihkan. Sementara anggaran yang tidak bisa direalisasikan tidak perlu dialihkan. Ini sejalan dengan instruksi Presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam rangka efisiensi anggaran,” ucap Fatoni.

Fatoni menyampaikan anggaran akan difokuskan pada program-program mendesak, pelayanan dasar dan kegiatan prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain membahas anggaran, rapat juga membicarakan agenda strategis penataan organisasi di lingkungan Pemprov Papua. Fatoni menyoroti masih banyaknya posisi pejabat pelaksana tugas (Plt) yang belum definitif, yang dinilai dapat menghambat efektivitas kinerja birokrasi.

“Saya mendorong agar jabatan-jabatan Plt segera didefinitifkan, khususnya pada unit yang mengalami perubahan struktur organisasi. Hal ini penting agar kinerja organisasi bisa lebih optimal,” ujarnya.

Fatoni menjelaskan pejabat yang terdampak perubahan struktur organisasi dan menjadi nonjob, dapat dikukuhkan kembali pada posisi yang sesuai. Penataan organisasi yang maksimal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua.

Langkah-langkah ini, lanjut Fatoni, merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang konsisten dan menyeluruh di Pemerintah Provinsi Papua, demi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. *** (Rilis/Imelda)

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Lainnya

Wagub Aryoko: Pelaksanaan MBG di Papua Tak Bisa Dilakukan Biasa-biasa saja

23 January 2026 - 15:34 WIT

Tim Penggerak Percepatan Pembangunan Dilantik, Gubernur Papua: Hadirkan Solusi Berdampak

15 January 2026 - 10:38 WIT

Hearing Center Hadir di RSUD Jayapura

9 January 2026 - 13:49 WIT

7 Regulasi Non-APBD 2026 Siap Ditetapkan untuk Pembangunan Inklusif Papua

9 January 2026 - 12:27 WIT

Perkuat Akuntabilitas, Gubernur Papua Serahkan DPA ke OPD

5 January 2026 - 18:04 WIT

Gubernur Papua Dorong ASN Tingkatkan Disiplin, Kinerja, dan Pelayanan Publik

5 January 2026 - 17:35 WIT

Trending di KABAR PAPUA