KABARPAPUA.CO, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk pembangunan daerah.
Upaya ini tercermin dalam rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan dengan tahun anggaran 2024.
Rakor yang digelar Dinas Pekerjaan Umum, dan Rakyat (PUPR) berlangsung di Aula Hotel Adamant, Nabire, Papua Tengah, Selasa 8 Oktober 2024. Turut hadir dalam Rakor ini Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah (PFID) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan Wamena, Kepala PUPR Papua Tengah.
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas S.Sos., M.KP, mengatakan, kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan di Papua Tengah.
Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam pengelolaan DAK Fisik, khususnya dibidang jalan. “Sosialisasi ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran Menteri PUPR RI, nomor 17/SE/M/2023, dan ini kali pertama,” kata Ukkas mewakili Pj Gubernur Ribka Haluk.
Pembukaan Rakor monitoring dan evaluasi DAK bidang jalan tahun anggaran 2024 di Papua Tengah. (Humas Pemprov Papua Tengah)
Menurutnya, dengan adanya evaluasi langsung dari kementerian, seluruh steakholder bisa memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target. Selain itu dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.
“Kami sangat mengharapkan masukan dan arahan dari para narasumber kepada dinas pupr, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini agar kegiatan ke depan dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Ia meminta para peserta, khususnya dari Dinas PUPR provinsi dan kabupaten, menjaga koordinasi, dan kolaborasi. Utamanya, lanjut dia, dalam rangka monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini di lapangan.
“Papua Tengah dinilai mendapatkan tantangan besar dalam membangun fondasi infrastruktur yang kuat. Namun saya yakin, melalui rapat ini, kita semakin memahami, kebutuhan dan prioritas pembangunan jalan, dan jembatan yang menjadi akses vital di wilayah kita,” katanya.
Senada disampaikan Plt Kadin PUPR Papua Tengah, Bernard Sitorus. Ia berharap, rakor ini dapat memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Papua Tengah
“Saya berharap, melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Sehingga mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK, dapat berjalan dengan lancar, sesuai aturan yang telah ditetapkan,” tutupnya. *** (Rilis)
