KABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Ratusan mama Papua pendukung pasangan calon Gubernur Papua nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Yermias Bisai menggeruduk lokasi pleno KPU Kota Jayapura pada Senin malam 9 Desember 2024.
Aksi tersebut dilakukan karena mereka mengendus kecurangan yang diduga dilakukan penyelenggara pemilu di tingkat Distrik Jayapura Selatan.
Massa yang didominasi perempuan datang dengan membentangkan berbagai tulisan di spanduk yang mengkritisi penyelenggara pemilu. “Penyelenggara busuk (PPD & KPU) menormalkan suara rakyat di Japsel,” tulisnya dalam spanduk.
Selain mengkritik kinerja penyelenggara pemilu, pendukung Paslon BTM juga menyinggung sistem demokrasi KPU Kota Jayapura hingga partai coklat.
“Partai coklat hentikan sandiwaramu yang merusak kepercayaan rakyat pada institusi negara. Peringatan darurat bukti bobroknya sistem demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura,” tulisnya lagi.
Koordinator Aksi, Martha Hay, mendesak KPU Kota Jayapura untuk mengembalikan suara di Distrik Jayapura Selatan. Ia juga menyebut kecurangan PPD Jayapura Selatan sebagian merupakan suara dari pemilihan suara perempuan.
“Sebenarnya kami minta KPU ketemu kami. Kami mau tanya kenapa tunda – tunda dan kami minta suara kami dikembalikan untuk Distrik Japsel. suara kami dikembalikan,” ucapnya.
Martha mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan aman dan lancar. Namun, ia meminta demokrasi yang jujur. “Kami memilih dia (BTM-YB) karena suara hati kami sebagai ibu – ibu. Kami datang dengan damai dan kami sudah menyampaikan apa yang kami inginkan,” katanya.
KPU Papua Minta Hasil Pleno PPD Japsel Tinjau Ulang
Suasana Pleno PPD Jayapura Selatan. (KabarPapua.co/Natalya Yoku)
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, turut menyambangi lokasi pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara PPD Jayapura Selatan di Hotel Grand Abe. Selasa dini hari.
Steve bilang kedatangannya tidak untuk mengintervensi kerja PPD. “Kedatangan kami hanya mengecek saja. Sebenarnya mandeknya dimana, ternyata benang kusutnya ada di PPD. Ada masalah non teknis yang berkaitan dengan pergerakan pergerakan angka di hasil rekapitulasi itu sehingga mereka pleno,” ujarnya.
Steve menyebut pleno PPD Jayapura Selatan cacat. “Plenonya tidak ditutup, hasil rekapitulasinya tidak disahkan. Artinya ini cacat, ini ibarat anak yang lahir cacat. Anak ini kita mau piara tapi kasihan cacat,” katanya.
Ia meminta KPU Kota Jayapura hasil pleno PPD Jayapura Selatan, karena terdapat angka yang tidak sinkron. Menurut Steve, ada sekitar 10 ribu orang yang memilih hanya Gubernur Papua dan tidak memilih Walikota Jayapura.
“Kami minta teman-teman untuk meninjau kembali putusannya PPD Jayapura Selatan. Sebab ada angka yang tidak sinkron, ada angka direkapitulasi untuk gubernur (Pilgub) dengan yang walikota ini beda jauh,” ujarnya.
Menurut Steve, KPU Kota Jayapura juga tidak berani mengambil langkah untuk memplenokan hasil rekapitulasi PPD Japsel. Namun, ia kembali mempertegas bahwa KPU Papua tidak dalam posisi mengambil alih, melainkan membuka wawasan.
Sementara terkait waktu rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, kata Steve, tergantung dari perbaikan hasil dari PPD. “Dalam berita acara dari 5 komisioner hanya 1 yang tanda tangan dan itu juga menjadi persoalan. Hal ini menjadi cacat hukum dan cacat administrasi,” katanya. *** (Natalya Yoku)
