KABARPAPUA.CO, Nabire– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengambil langkah tegas menyikapi konflik sosial yang terjadi di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai dan Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika yang menyebabkan terjadinya korban jiwa dan kerugian material.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa telah memerintahkan Badan Kesbangpol bersama Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat untuk membentuk tim khusus guna menangani dan menyelesaikan konflik tersebut.
Pelaksana tugas Kepala Badan (Plt) Kaban Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii menyampaikan tim akan melibatkan semua unsur yakni pemerintah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda.
“Konflik antarwarga sudah meresahkan, termasuk kepada warga yang tinggal di Kapiraya. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut,” ujarnya, Kamis 28 November 2025.
Adii meminta semua pihak menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan maupun pergerakan yang dapat memperluas konflik.
“Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian. Sesuai instruksi bapak gubernur, pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” katanya.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa menyampaikan, pembentukan tim penanganan konflik harus segera dilakukan, untuk konflik tak terus terjadi
“Konflik di Kapiraya bukan hanya terkait ketegangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai. Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan,” katanya.
Pemerintah menargetkan pertemuan resmi tim pada 2 Desember 2025 sebagai langkah awal tim, sebelum ke Timika.
“Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok, dan antarkeluarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal.” *** (Humas PPT)
