KABARPAPUA.CO, Wamena – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pelaksana (RAP) Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Sasaa Wio, Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis, 24 April 2024.
Dalam kegiatan musrenbang tersebut, hadir Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, Wakil Ketua Dewan Perwakolan Daerah (DPRD) Jayawijaya, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Pegunungan, Sekda Jayawijaya, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jayawijaya.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere dalam sambutannya mengungkapkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan pada setiap daerah harus melaksanakan musrenbang.
“Musrenbang ini sebagai awal rencana kerja pemerintah daerah tahun 2006 serta sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2026,” jelas Ronny.
Ronny juga menyampaikan, sebelumnya Pemkab Jayawijaya telah mengadakan Forum Konsultasi Publik, yang merupakan penajaman target kinerja dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan seluruh OPD.
Untuk itu, kata Ronny, RKPD Tahun 2026 tidak hanya melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga melaksanakan kebutuhan, aspirasi dan harapan masyarakat.
“Jadi keterlibatan semua pemangku kepentingan sangat penting dalam mendukung prioritas nasional, Provinsi Papua Pegunungan dan prioritas Kabupaten Jayawijaya, serta isu-isu strategis di Kabupaten Jayawijaya,” ungkapnya.
Menurut Ronny, melalui tema RKPD tahun 2026 yakni, “Peningkatan Kualitas Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi yang Inklusif”, maka tujuan dari RKPD tahun 2026, yakni untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
Foto bersama dalam kegiatan musrenbang RKPD dan RAP Otsus Tahun 2026. (KabarPapua.co/Agris Wistrijaya)
“Hal itu meliputi meningkatkan kualitas dan aksebilitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kapasitas pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya, meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, serta meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban,” jelas Ronny.
Dengan tujuan tersebut, Ronny mengajak semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk memberikan pandangan, masukan serta rekomendasi yang konstruktif.
“Musyawarah ini memberi kesempatan untuk kita menyelaraskan prioritas pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Juga memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dampak nyata, sertaberkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Ronny juga berharap agar program dan kegiatan tahun 2026 nantinya dapat menurunkan angka stunting, kemiskinan ekstrim, dan inflansi. “Untuk itu, kami berharap seluruh OPD dapat bekerja secara maksimal menggunakan sumber daya yang ada hingga mencapai target yang diharapkan,” katanya.
Pada kesempatan itu juga, Ronny menjelaskan tentang pelaksanaan musrenbang otsus dalam melihat setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mengacu pada indikator otsus, yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif.
“Saya harap untuk musrenbang otsus ini, seluruh pimpinan OPD dapat melihat persoalan yang ada di masyarakat orang asli Papua (OAP), terutama sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sehingga program yang diusulkan adalah program yang dapat menjawab permasalahan masyarakat OAP,” jelasnya.
Kepala Bapedda Kabupaten Jayawijaya Ludia Logo mengatakan, penyusunan dokumen RKPD tahun 2026 telah melewati beberapa rangkaian yaitu tahapan persiapan, penginputan pokir dewan, penginputan usulan masyarakat distrik melalui musrenbang distrik, penginputan melalui aplikasi SIPD, dan melakukan konsultasi publik serta melaksanakan forum perangkat daerah.
“Untuk itu, tujuan musrenbang ini adalah menerima masukan dan saran dalam penyusunan rancangan RKPD terkait dengan masalah pembangunan, prioritas pembangunan dan keselarasan dokumen perencanaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi,” katanya. ***(Agris Wistrijaya)
